Kejagung Bentuk Tim Khusus Atasi Pencucian Uang

Jakarta - Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung membentuk sektor baru untuk penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sektor ini masuk dalam Divisi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Jampidsus Andhi Nirwanto menjelaskan, pembentukan sektor baru itu sebagai respon disahkannya UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

"Kita akan diberikan kewenangan penyidikan manakala tindak pidana awalnya adalah korupsi," kata Andhi usai melantik 121 anggota Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kantor Kejaksaan Agung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta, Senin (8/8/2011).

Dia menambahkan, pihaknya juga sudah menerima banyak Laporan Hasil Analisis (LHA) dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). "Kita menemukan beberapa indikasi tindak pidana pencucian uang," kata Andhi tanpa merinci per kasus.

Dalam penanganan perkara korupsi secara umum, Andhi menjelaskan, pihaknya tidak mematok target dari segi jumlah. Hanya saya dia menargetkan penanganan perkara secara optimal dan maksimal.

"Artinya optimal itu secara maskimal manakala ada tindak pidana korupsi

ya kita tangani. Kita tidak mengada-ada. Berkualitas artinya dalam penanganan tindak pidana korupsi itu jangan sampai menimbulkan efek-efek yang tidak diinginkan, maupun di dalam menetapkan seorang menjadi tersangka harus betul-betul mempertimbangkan bukti-bukti permulaan yang cukup kuat," ujarnya.


(lrn/lh)