"Kan isu seperti itu kadang-kadang menyakitkan karena diisukan ada praktik seperti itu. Itu selalu ditanyakan orang kepada kita dan itu sulit dibuktikan, namun banyaknya pertanyaan seperti itu membuah kita risih," ujar anggota Komisi III DPR dar Partai Gerindra, Martin Hutabarat.
Hal ini disampaikan Martin kepada detikcom, Senin (8/8/2011).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pada saat pemilihan Antasari memang rawan dengan hal seperti itu, pertanyaan serupa muncul kembali sekarang. Itu yang harus dibuktikan oleh Komisi III DPR bahwa tuduhan itu tidak benar, bahwa isu adanya Tim Mawar itu tidak terbukti. Artinya kita harus benar-benar memilih pimpinan KPK yang kredibel," terangnya.
Karena itu, ia berharap semua anggota Komisi III DPR hadir dalam proses fit and proper test hingga finalisasi pemilihan Ketua KPK. Dengan cara ini Komisi III DPR paham betul siapa calon pimpinan KPK yang layak dipilih.
"Pada saat uji kelayakan jarang sekali semua anggota hadir, tapi pada saat pemilihan hadir semua. Kalau begini bagaimana mereka bisa tahu kapabilitas calon pimpinan KPK, dan ini harus dibenahi," terangnya.
Jika isu Tim Mawar tak juga hilang dari Komisi III DPR, ia punya usul cerdas. "Saya usulkan ke depan dilakukan perubahan agar pemilihan Ketua KPK dilakukan oleh tokoh masyarakat, bukan oleh DPR. Namun untuk saat ini karena belum ada payung hukumnya yang tetap dipilih DPR," usul Ketua Fraksi Gerindra MPR ini.
Dalam berita Majalah Tempo (8/8) disebutkan adanya keberadaan 'Tim Mawar' di Komisi Hukum DPR. Disebutkan anggota tim mawar yakni Ahmad Yani, Bambang Soesatyo, Syarifuddin Suding, dan Desmon J Mahesa. Tim ini salah satu misinya mengatur siapa saja yang akan lolos menjadi pimpinan KPK.
(van/ndr)











































