Dialog dengan Masyarakat Papua Harus Segera Dilakukan

Jakarta - Pasca bentrok di Papua dalam konflik Pilkada, situasi keamanan di tanah Papua masih belum stabil. Pemerintah diminta segera melakukan dialog dengan berbagai elemen masyarakat seperti kaum separatis, kelompok adat dan institusi lokal setempat.

Menurut Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar dialog tersebut untuk menekan kasus kekerasan.

“Dialog kelompok-kelompok di Papua harus dilakukan. Kalau memang bias, dialog dengan kelompok separatis, tidak hanya dengan satu kelompok. Unsur di masyarakat Papua, dewan adat Papua, itu harusnya diajak dialog,” kata Haris kepada wartawan di kantornya, Jl Prambanan, Jakarta, Minggu (7/8/2011).

Menurut catatan KontraS, sepanjang Juli hingga Agustus 2011 tercatat setidaknya 8 peristiwa kekerasan dan penembakan di Papua. Kondisi sulit tersebut membuat 15 orang warga sipil menjadi korban dalam kasus penembakan dan 17 warga sipil menjadi korban dalam kasus bentrokan antara kelompok Tomas Tabuni dan Simon Alom. Tak hanya warga sipil, 9 anggota TNI juga menjadi korban penembakan.

"Kami berharap Presiden RI dapat segera mengambil langkah strategis dan mengambil kebijakan untuk Papua yang berorientasi pada pendekatan persuasif, penurunan angka kekerasan dan mulai memperkokoh komitmen untuk pelaksanaan dialog antara Papua dan Jakarta," papar Haris.

Sementara itu, Staff Advokasi KontraS untuk Papua, Krisbiantoro menilai konflik berkepanjangan yang terjadi di Papua kebanyakan terjadi akibat dari kebijakan pemerintah Jakarta yang tidak memperhatikan keinginan masyarakat Papua.

"Beberapa konflik dilatar belakangi oleh kebijakan pemerintah yang lebih mengedepankan ekonomi dan tidak melihat permasalah di Papua secara komprehensif," ucap Krisbiantoro dalam kesempatan serupa.


(Ari/fiq)