Awas! Dana Kampanye Politik Dikeruk dari Fee Proyek Pemerintah

Jakarta - Pemilu 2014 diperkirakan akan membutuhkan dana yang besar. Dikhawatirkan proyek-proyek pemerintah menjadi bancakan sejumlah partai politik untuk mengeruk dana.

"Mencermati kasus-kasus yang ditangani KPK, model-model seperti ini bisa saja menjadi salah satu sumber dana politik. Untuk membiayai praktik politik," kata Koordinator Divisi Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah saat dihubungi detikcom, Sabtu (6/8/2011).

Pandangan Febri ini relevan apabila dikaitkan ucapan Direktur Utama PT Duta Graha Indah (DGI), Dudung Purwadi, dalam persidangan bahwa pembagian success fee atau komisi kepada pejabat yang membantu perusahaan memenangkan proses tender adalah hal yang lumrah.

"Nah, jika fee terhadap politisi atau anggota parpol tersebut memang dianggap wajar dan jamak terjadi, ini smakin menunjukkan adanya lingkaran setan korupsi," imbuhnya.

Febri menilai, secara teoritis, fee itu salah satu bentuk 'pelumas' dalam persekongkolan mafia politik dan mafia bisnis.

"Kita memang harus jauh lebih waspada dengan pola-pola perampokan uang negara menjelang pemilu tersebut," terangnya.

(ndr/van)