Penanganan Wilayah Perbatasan Memang Belum Maksimal

Jakarta - Dengan lahirnya BNPP, diharapkan penanganan dan pengelolaan wilayah perbatasan semakin membaik. Pemerintah mengakui penanganan wilayah perbatasan setelah 65 tahun Indonesia merdeka masih belum maksimal. Selama ini, penanganan wilayah perbatasan tersebut masih bersifat parsial.

"Masing-masing lembaga masih jalan sendiri-sendiri termasuk dalam penanggulangan dananya masih minta sendiri-sendiri," ujar Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Sutrisno dalam acara Talk Show DPD RI Perspektif Indonesia bertajuk 'Kesetaraan Lembaga Perwakilan untuk Membangun Daerah' di Ruang Wartawan DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (5/8).

Karena itu, dia yakin dengan lahirnya BNPP, penanganan dan pengelolaan wilayah perbatasan semakin membaik. Dia menjelaskan, BNPP yang melibatkan 34 Kementerian dan Lembaga ini akan melakukan pengelolaan batas wilayah baik darat maupun laut secara terkoordinasi dengan melibatkan DPD dan Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI. Bahkan dia yakin, pengelolaan dan pengawasannya akan lebih terukur dan terencana. "Melalui Peraturan Presiden (Perpres) tahun 2010 telah lahir BNPP."

Namun, hasil kerja badan tersebut belum bisa dirasakan sekarang. Sebab, badan ini baru berusia 10 bulan 18 hari. "Badan yang melibatkan berbagai stakeholder ini akan membentuk grand design bagaimana mengelola perbatasan dari tahun 2011-2025," pungkasnya.
(nwk/nwk)