Bagir Manan Pertanyakan Alasan Dilarangnya Liputan di LP

Jakarta - Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM membuat aturan tertulis tentang larangan wawancara dan dokumentasi bagi jurnalis di penjara. Ketua Dewan Pers mempertanyakan alasan peraturan itu dibuat.

"Bahwa dia melarang peliputan di dalam lingkungan LP itu wewenang mereka. Tapi apakah cukup alasannya?" kata Bagir Manan saat ditemui di Gedung Dewan Pers, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (4/8/2011).

"Kalau alasannya menganggu ketertiban, apakah sudah terbukti mengganggu ketertiban. Itu harus dibuktikan dulu. Kalau tidak, itu alasan yang dibuat-buat," ucap mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) ini.

Sebelumnya diberitakan, larangan wawancara dan dokumentasi bagi jurnalis di dalam lingkungan penjara itu mulai disosialisikan sejak 10 Mei 2011. Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran Dirjenpas No PAS.HM.01.02.16.

Peraturan tersebut berisi tiga hal. Pertama, setiap narapidana atau tahanan tidak diperkenankan untuk wawancara baik langsung maupun tidak langsung, melalui media cetak mupun elektronik antara lain berupa wawancara, talkshow, teleconference, dan rekaman.

Kedua, setiap lapas atau rutan tidak diperbolehkan sebagai tempat peliputan dan pembuatan film, karena selain mengganggu kegiatan pembinaan dan merusak ketentraman penghuni, juga akan berdampak pada gangguan sistem keamanan Lapas atau Rutan.

Ketiga, peliputan untuk kepentingan pembinaan dan dokumentasi negara dapat dilakukan secara selektif setelah mendapat izin dari Dirjenpas atau bila perlu dari Menteri Hukum dan HAM.

"Ini hanya aturan tertulisnya. Selama ini diakui, bahwa aturan de jure belum ada dan belum diatur," kata jubir Ditjen PAS Akbar Hadi Prabowo.

(irw/nrl)