Panja BPIH DPR dan Pemerintah Gelar Rapat Tertutup

Jakarta -
Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Komisi VIII DPR RI melanjutkan pembahasan indirect cost BPIH tahun 1432 H/2011 M dengan Panja Pemerintah. Rapat yang dilakukan secara tertutup ini dipimpin Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Kadir Karding.

"Kita harus selesaikan pembahasan indirect cost, kalau tidak selesai kasihan mereka (Kementerian Agama) digantung," kata Ketua Abdul Kadir Karding kepada Jurnalparlemen.com di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/8)

Menurut politisi PKB ini, apabila tidak segera diselesaikan saat ini, akan mempersulit Kementerian Agama dalam menjalankan item-item yang sudah disepakati. "Kalau seperti itu bagaimana mereka membelanjakan barang? Karena itu masa reses kita pakai," ujarnya.

Karding mengakui, sebagian operasional haji sudah dijalankan tanpa menunggu penyelesaian pembahasan indirect cost ataupun direct cost BPIH misalnya penyewaan pemondokan. Karena, Kementerian Agama beralasan untuk mendapatkan jarak yang sesuai dengan harapan yakni berada pada 2.500 meter. "Operasional haji sebagian sudah jalan, sebagian lagi setelah lebaran dijalankan," pungkas anggota DPR Dapil Jawa Tengah VI ini.
(nwk/nwk)