.webp)
"Parpol tidak memberikan pendidikan politik. Tidak pernah ada keinginan untuk mereview kenapa bisa terjadi konflik. Yang dilakukan partai cuma mereview kenapa bisa kalah. Hanya itu," ujar pengamat politik UGM, Arie Sudjito kepada detikcom, Selasa (2/8/2011) malam.
Arie menambahkan, jika KPUD tidak netral alias memihak calon tertentu, ini pun sering menjadi permasalahan.
Dia menilai jika proses pemilihan kepala daerah dilakukan lewat DPRD pun belum tentu akan menghilangkan konflik. Masalahnya adalah parpol yang tidak pernah peduli pada pendidikan politik dan penyadaran masyarakat.
"Kalau dipilih lewat DPRD nanti kongkalikong dan money politics pindah ke DPRD. Ini tidak menyelesaikan masalah selama partai politik hanya mengumpulkan uang," kritiknya.
Pengamat politik Charta Politika Yunarto Wijaya juga menilai sikap Parpol menjadi penyebab utama konflik Pemilukada. Perbedaan calon yang diusung antara tingkat pusat dan daerah menjadi pokok masalah. Dalam hal ini, seharusnya pengurus pusat sekedar menyetujui usulan dari tingkat daerah dan legowo, bukan memaksakan calonnya.
"Intinya jangan ada dua rekomendasi. DPP itu mediator, kepentingan DPC diakomodir, jangan sampai ada dua calon. Intinya harus ada satu pintu. Pengajuan calon harus bertahap, dari kabupaten atau kota, lalu rekomendasi kemudian diseleksi tingkat provinsi, baru kemudian pengurus pusat atau DPP, harusnya DPP tinggal menyetujui saja, kecuali ada perkecualian DPP terkait garis kebijakan partai, misalnya terkait pidana," beber Yunarto.
Yunarto melihat proses semacam ini sulit dilakukan. Alasannya klasik, pengurus pusat memerlukan bantuan finansial dari pengurus daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Peristiwa bentrok terjadi pada Sabtu (30/7) di Puncak, Papua. Hal ini dipicu oleh permasalahan internal Partai Gerindra dalam pemilukada. 19 Orang tewas akibat bentrokan itu. Polisi sudah melakukan pengamanan dan mengirim pasukan tambahan ke kabupaten hasil pemekaran dari Puncak Jaya
(rdf/fjr)
