Konflik Pemilukada Dipicu Uang, Proyek dan Balas Budi

Jakarta - Konflik pemilihan kepala daerah hampir selalu diwarnai kisruh. Konflik Pemilukada di kabupaten Puncak, Papua, memakan korban 19 orang tewas. Proses kekuasaan para raja kecil di daerah ini memang tidak lepas dari konflik kepentingan. Mulai dari ekonomi, hingga bagi-bagi proyek. Ini yang membuat konflik seringkali berujung bentrok.

"Untuk di daerah itu konflik lebih nyata. Semua punya kepentingan, tidak hanya politik tetapi juga ekonomi, terutama proyek," ujar sosiolog UI Musni Umar kepada detikcom, Selasa (2/8/2011) malam.

Musni menjelaskan, Pemilukada kental dengan politik balas budi. Calon terpilih akan membalas budi para pendukungnya. Ini yang membuat tim sukses dan pendukung mati-matian memperjuangkan calon mereka.

"Yang pengusaha dapat proyek, PNS naik jabatan, diberi akses-akses. Keadaan ini tidak bisa terelakan. Masyarakat di daerah pun ingin mendapatkan balas budi sehingga akan bertarung mati-matian," terang Musni.

Menurutnya, ongkos politik di Pemilukada sangat mahal, tidak cukup dengan Rp 10 miliar. Pada beberapa kasus malah mencapai ratusan miliar.

"Ini memunculkan tragedi. Saat seorang bupati atau gubernur terpilih, yang dilakukannya bukan memperjuangkan kepentingan rakyat dan daerahnya. Tapi hanya cari untung lewat proyek-proyek yang diberikannya pada para pendukungnya. Yang bukan pendukungnya tidak dirangkul, " jelas Musni.

Musni pun berharap partai politik memberikan pelajaran bagi calon-calon mereka yang akan maju Pemilukada. Partai harus mengikat calon mereka dengan target dan tanggung jawab untuk memajukan daerahnya. Bupati, walikota dan Gubernur yang akan disusung harus benar merealisasikan janji mereka saat kampanye.

"Partai jangan cuma mau terima uang saja saat pencalonan, lalu lepas tanggung jawab," kritik Musni.

Peristiwa bentrok terjadi pada Sabtu (30/7), dipicu oleh permasalahan internal Partai Gerindra dalam pemilukada. 19 Orang tewas akibat bentrokan itu. Polisi sudah melakukan pengamanan dan mengirim pasukan tambahan ke kabupaten hasil pemekaran dari Puncak Jaya itu.

(rdf/fjr)