"Meski Golkar tidak berniat secara resmi meminta Marzuki mundur, namun, Golkar mencatat, lagi-lagi ucapannya itu merugikan DPR sebagai lembaga yang seharusnya memiliki sensitifitas. Terlepas apa motivasinya. Apakah ada sponsor dari para koruptor agar dapat islah dengan penegak hukum atau hanya keceplosan atau hanya sekedar tampil beda, kita malu punya ketua DPR seperti itu," ujar Wakil Bendahara Umum Golkar, Bambang Soesatyo kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/8/2011).
Apalagi jika ketahuan ada motif dibalik ucapan Marzuki. Golkar akan di barisan terdepan mendorong penurunan Marzuki.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ini anggota dewan yang mengusulkan mosi tak percaya tengah melakukan pengecekan. Sebelum mengambil tindakan keras menantang Marzuki.
"Kita juga mengendus, jangan-jangan pengampunan koruptor yang diwacanakannya itu ada pesan sponsornya. Karena kita dengar, para pengemplang BLBI banyak juga yang lanjut usia dan lelah hidup dalam pelarian. Mereka ingin kembali dan hidup tenang bersama sanak keluarga di Indonesia," tandasnya.
Sebelumnya, anggota DPR Syarifuddin Suding kecewa dengan usulan Ketua DPR Marzuki Alie yang ingin membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menantang Partai Demokrat mengganti Marzuki.
"Karena ini bukan kejadian pertama statementnya kontroversial dan berimplikasi terhadap citra dewan. Saya kira terbuka ruang untuk mosi tidak percaya dan saya akan menggalang mosi tidak percaya," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Hanura DPR Syarifuddin Suding.
Syarifuddin akan meminta fraksi lain di DPR untuk membuat surat evaluasi kinerja Marzuki karena kerap berbicara sumbang. Padahal, kata dia, Marzuki menjadi corong DPR.
"Kita akan mengajak kawan-kawan akan membuat surat fraksi untuk membuat surat evaluasi kinerja Marzuki," ujarnya.
Selain itu, Syarifuddin menantang FPD DPR untuk berani mengambil sikap tegas dengan mengganti Ketua DPR.
"Karena itu tadi apakah statement yang dikeluarkan Pak Marzuki Alie sikap resmi partai atau gimana ini perlu kita analisis sehingga kesan yang muncul bukan PD tapi merusak citra DPR sehingga kepercayaan masyarakat terhadap DPR terus menurun," paparnya.
"Karena itu kita lihat apakah ini sikap resmi PD yang diminta SBY sehingga tidak diberikan sanksi apa-apa," lanjut Syarifuddin.
(van/her)










































