Usai Diperiksa KPK, Kabag Banggar DPR Bungkam

Jakarta - Hari ini Kepala Bagian (Kabag) Sekretariat Badan Anggaran DPR Nurul Faiziah diperiksa oleh KPK sebagai saksi untuk tersangka kasus suap wisma atlet Muhammad Nazaruddin. Namun Nurul menolak memberikan komentar sama sekali mengenai pemeriksaannya hari ini.

Nurul yang datang pukul sekitar pukul 09.45 WIB, baru keluar dari gedung KPK pukul 17.15 WIB. Mengenakan jilbab biru muda, Nurul langsung lari ketika ditanyai wartawan mengenai pemeriksaan hari ini.

Nurul yang berlari-lari kecil menuju Jl Rasuna Said, langsung menyetop taksi yang kebetulan sedang kosong. "Nggak tahu saya bukan selebritis," ujarnya Nurul menjawab sekenanya, Senin (1/8/2011).

Pemanggilan Nurul ini merupakan yang kedua. Nurul sebelumnya pernah dipanggil KPK pada 21 Juli 2011. Namun Nurul tidak hadir dengan alasan pekerjaannya yang menumpuk.

Kaitan Banggar DPR dengan kasus suap Wisma Atlet sudah mencuat sejak beberapa waktu belakangan. Bahkan dalam surat dakwaan untuk terdakwa Mindo Rosalina Manulang, pada Rabu 20 Juli 2011 disebutkan secara terang-terangan adanya rumusan alokasi aliran dana ke DPR.

Jaksa Agus Salim mengatakan, Rosa bertemu dengan Nazaruddin di Kantor Grup Permai. Tujuannya untuk membicarakan pembagian fee proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games Palembang.

"Persentase pembagian fee yaitu Grup Permai 18 persen dari nilai kontrak setelah dikurangi PPn dan PPh dengan perincian yaitu 4 persen untuk daerah, 5 persen untuk Senayan/DPR-RI dan 9 persen untuk grup Permai," papar Agus.

Tidak diungkap jatah 5 persen yang dimaksud itu untuk siapa. Tidak diungkap juga dari nilai berapa persentase itu dialokasikan.

Pada tanggal 12 Agustus 2010, Wafid Muharam selaku Sesmenpora mengeluarkan SK pemberian bantuan Rp 199,63 miliar untuk Komite Pembangunan Wisma Atlet. Uang ini untuk menunjang pembangunan wisma.

Singkat cerita, PT DGI akhirnya terpilih menjadi pemenang tender tersebut. Diputuskan proyek itu senilai Rp 191,67 miliar.

"PT DGI memperoleh pembayaran uang muka tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp 33,8 miliar," ujar jaksa lainnya, Hardarbeni Sayekti.

(fjr/her)