Gubernur Jateng Tolak Tanah Bengkok Jadi Relokasi Pengungsi Merapi

Magelang - Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo menolak jika tanah bengkok milik kas desa yang ada di seluruh Magelang, Jawa Tengah dijadikan lahan untuk relokasi warga korban bencana erupsi Merapi. Sebabnya, selain mengurangi pendapatan desa, tanah bengkok harus dipertahankan sebagai pendapatan warga sekitar dengan menanam padi dan palawija.
 
"Kalau tanah bengkok yang digunakan untuk pemindahan saya kurang setuju. Nanti kalau erupsi Merapi lima tahun sekali, besok lima tahun kedepan erupsi lagi. Bisa-bisa tanah bengkok di seluruh Magelang bisa habis," jelas Bibit Waluyo di sela-sela kunjungan Menko Kesra Agung Laksono dan Wakil Menteri PU Hermanto Dardak, Sabtu (30/7/2011) di Gedung Pertemuan Balai Kelurahan Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jateng.

Tanah bengkok adalah tanah milik desa. Biasanya diberikan pada lurah atau kepala desa selama menjabat. Hasil bercocok tanam dari tanah itu digunakan untuk keperluan lurah maupun penduduk desa.
 
Bibit menjelaskan paska erupsi Merapi dan banjir lahar dingin Merapi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang dia perintahkan agar jangan sampai menggunakan tanah bengkok. Tanah lapangan sepakbola dan tanah lapang milik warga setempat saja yang digunakan.

"Saat erupsi dan banjir lahar dingin saja saya perintahkan jangan sampai pengungsi di tanah bengkok. Soalnya bisa merusak pendapatan desa dan warga dalam bercocok tanam. Gunakan saja lapangan sepakbola. Soal main sepakbolanya nanti saja," ungkap Bibit Waluyo.

Penolakan Bibit ini muncul setelah rencana pembangunan jembatan dan normalisasi Kali Putih memerlukan lahan seluas 24 hektar. Selain itu sebanyak 368 rumah beserta penghuninya sampai saat ini sudah selama kurang lebih enam bulan berada di hunian sementara (huntara) Merapi.

368 huntara terdiri dari huntara yang dibangun pemerintah sebanyak 307 huntara dan 61 huntara yang dibangun oleh LSM Magelang. Sedangkan 447 rumah warga yang menempati huntara itu rusak setelah diterjang banjir lahar dingin Merapi.

Bibit juga mengusulkan agar ganti untung yang diberikan pemerintah kepada korban banjir lahar dingin Merapi sama seperti korban erupsi Merapi.

"Setiap keluarga diberikan saja ganti rugi sebesar Rp 30juta dan 150 meter persegi tanah untuk mereka. Baik guna ganti untung pembebasan tanah untuk pembangunan jembatan dan normalisasi Kali Putih dan ganti rugi rumah warga yang rusak akibat banjir lahar dingin," ungkap Bibit.

Pemkab Magelang Bingung Cari Tanah Relokasi

Bupati Magelang Singgih Sanyoto pada Menko Kesra Agung Laksono menuturkan untuk relokasi dan ganti rumah dan lahan (sawah dan kebun/ladang) sampai saat ini belum menemukan formulanya. Sebab, mayoritas warga enggan untuk berpindah dari tempat tinggal mereka. Terutama terkait mata pencaharian mereka sebagai penambang pasir Merapi.

"Sampai saat ini belum kami temukan bagaimana formulanya. Paling tidak sampai dua tahun ke depan kita akan mencari," ungkap Singgih.

Singgih Sanyoto merasa bingung untuk mencari tanah relokasi karena upaya transmigrasi yang dilakukan ke pengungsi Merapi tidak secara maksimal terlaksana. Apalagi mereka juga ada yang lebih berminta untuk tinggal bersama-sama di tempat pengungsian di rumah saudaranya mereka masing-masing.

Menanggapi hal ini, Menko Kesra Agung Laksono meminta supaya warga yang terancam keberadaan pemukiman dan lahan agar segera direlokasi.


(rdf/rdf)