Golkar: Kasus Hambalang Berpotensi Munculkan Hak Interpelasi DPR

Jakarta - Partai Golkar melihat banyak sekali persoalan saat ini yang memungkinkan diajukannya hak interpelasi oleh DPR. Termasuk kasus Hambalang dan mafia pajak.

"Kan banyak sekali, terutama hal yang mafia pajak yang belum sukses di DPR. Bahkan tentang kasus mencuat, Hambalang dan penyalagunaan kekuasaan lainnya," ujar Ketua DPP Partai Golkar, Hajrianto Tohari kepada wartawan di Kantor PP Muhammadiyah, Jl Menteng Raya, Jakarta Pusat, Jumat (29/7/2011).

Hal ini dikatakan Hajrianto saat ditanyai wartawan mengenai persoalan-persoalan yang berpotensi memunculkan hak interpelasi dari DPR.

Hajrianto mengatakan, Golkar akan mengoptimalkan fungsi pengawasan seoptimal mungkin jika penyelenggaraan negara menyimpang. Bahkan Golkar akan memimpin dilakukannya hak-hak DPR seperti hak interpelasi dan hak angket.

"Golkar akan terus melakukan sikap kritis. Akan dilakukan selama penyelenggaraan negara menyimpang. Dan akan terus melakukan fungsi pengawasan lewat DPR," terang Hajrianto yang juga Wakil Ketua MPR.

"Golkar tidak segan-segan menggunakan hak tersebut dalam menggunakan hak pengawasan," tambahnya.

Hajrianto mengungkapkan, Golkar memang mendukung SBY sampai 2014, namaun bukan berarti tak kritis pada pemerintah.

"Meskipun Golkar mengawal dan menyertai pemerintah ini, namun jangan bersikap ge er bahwa Golkar tidak kritis," tuturnya. 

(gun/irw)