KPK Masih Kumpulkan Bahan dan Bukti Soal Proyek Hambalang

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mengumpulkan bukti keterlibatan dua perusahaan PT Wijaya Karya Tbk dan PT Adhi Karya Tbk terkait proyek Hambalang. Proses penyidikan masih terus berjalan.

"Masih dalam Pulbaket (mengumpulkan bahan dan keterangan)," ujar kata Busyro Muqoddas.

Hal tersebut dikatakannya di sela-sela acara dialog "Islam Kultural dan Islam Ideologis, Mungkinkah Terjadi Konvergensi?" di kampus Paramadina, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (28/7/2011) malam.

Soal pemanggilan kedua perusahaan tersebut, Busyro menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik di KPK.

Sebelumnya, menteri BUMN Mustafa Abubakar tak keberatan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan penegak hukum lain masuk untuk memeriksa apakah ada pelanggaran yang dilakukan PT Wijaya Karya Tbk dan PT Adhi Karya Tbk terkait proyek Hambalang yang sempat diungkap Mantan Bendahara Partai Demokrat M. Nazaruddin.

"Jadi kalau KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian ingin melakukan pemeriksaan yang silakan saja. Karena pada prinsipnya kita ingin tegakkan good governance. Jadi jika pada praktiknya ada pelanggaran, kita tidak pandang bulu," katanya.

Mustafa mengatakan, dirinya sudah menunjuk seorang Deputi Kementerian BUMN untuk memproses dugaan adanya pelanggaran dalam tender pembangunan proyek Hambalang. Saat ini Mustafa mengakui sudah bekerjasama dengan KPK, Polri, dan Kejaksaan untuk menegakkan tranparansi di BUMN.

"Jangan ada pemikiran (Kementerian) BUMN akan melindungi. Untuk itu kita serahkan semuanya pada aparat penegak hukum," tukas Mustafa.

Seperti diberitakan sebelumnya, eks bendahara Partai Demokrat Nazaruddin menuding Anas melancarkan ADHI dalam mendapatkan proyek Hambalang. Anas dituding kecipratan dana Rp 100 miliar atas jerih payahnya tersebut.

Tidak hanya itu, dalam laporan keuangan tahun 2010 PT Adhi Karya, ada kerjasama dengan Nazaruddin melalui PT Anak Negeri. Khususnya dalam proyek RSU Haji Surabaya. Porsinya ADHI 98.65%, PT Anak Negeri 1.35%. Nilai Proyeknya belum diketahui tapi dinyatakan labanya adalah Rp 3 Miliar.

PT Adhi Karya Tbk (ADHI) sudah membantah adanya campur tangan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam tender proyek Hambalang. Perseroan mengaku mengikuti prosedur tender secara normal.

"Tidak benar sama sekali itu. Ini kan proyek yang dibiayai APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan Pemda. Bentuknya tender bukan penunjukkan langsung," kata Sekretaris Perusahaan ADHI Kurnadi Gularso saat dihubungi detikFinance, Rabu (20/7/2011).

Menurutnya, perseroan sudah mengikuti tender secara normal, mulai dari pendaftaran sampai ditunjuk sebagai pemenang. Jika memang ada penunjukkan langsung, biasanya itu dilakukan pemerintah terhadap proyek-proyek tertentu, bukan oleh partai politik.
(fiq/anw)