Hal itu mengemuka dalam diskusi Pendidikan Kewarganegaraan yang diselenggarakan oleh Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) di gedung Komnas HAM, Jl Latuharhari, Jakarta, Kamis (28/7/2011).
"Kasus Gayus dan Nazarudin meleratifkan sesuatu yang bersifat prinsip. (Salah satunya) Karena virus ekonomisasi dalam segala segi kehidupan termasuk pendidikan," kata salah satu pembicara, ahli filsafat alumnus Sekolat Filsafat Universitas Driyarkara, Robertus Robert.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Manusia itu pada dasarnya korup tapi bisa dididik untuk menjadi benar. (Seperti) Dalam ranah publik dan politik sesuatunya jadi serba relatif maka diperlukan karakter untuk memastikan sesuatu positif atau negatif," kata alumnus Universitas Birmingham ini.
Robertus pun menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai hanya bicara tataran etika. Menurutnya, sebagai pemimpin politik, seharusnya presiden mengambil kebijakan berani meski berisiko.
"Presiden SBY lebih normatif. Padahal politik lebih memerlukan keputusan walau pun berisiko," sindirnya.
(Ari/anw)











































