Ibas: PD Tak Perlu Tim Independen Tangani Kader Bermasalah

Pacitan - Partai Demokrat (PD) menilai belum perlu membentuk tim independen untuk mengusut para kadernya yang oleh M. Nazaruddin terlibat kasus tindak pidana korupsi. Selain karena sudah memiliki mekanisme internal, PD juga mempercayakan pengusutan kasus hukum yang melibatkan kadernya kepada aparat penegak hukum.

"Yang jelas di Partai Demokrat memiliki organisasi dan berbagai lembaga. Seperti Dewan Kehormatan dan Komisi Pengawas," ujar Sekjen DPP PD, Edhie Bhaskoro Yudhoyono (EBY/Ibas), usai persemian Griya Aspirasi EBY di Jl Pierre Tendean, Pacitan, Jawa Timur, Kamis (28/7/2011) sore.

Lembaga tersebut, lanjut EBY, berfungsikan melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap segala kegiatan yang berhubungan kode etik. Termasuk dugaan pelanggaran terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

"Tidak ada aturan di dalam partai membuat satu badan khusus lagi kecuali semua itu sudah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga," jelas Ibas.

Terkait rekomendasi Badan Kehormatan PD untuk memberhentikan 3 orang kadernya yang diduga terbelit kasus korupsi, Ibas mengaku belum mendengar secara langsung. Sebab sejak kemarin dirinya berada di Jawa Timur untuk rangkaian kunjungan kerja selaku Sekjen DPP PD.

Namun jika rekomendasi pemberhentian dari jabatan kepengurusan itu sudah diinventarisir DK PD, tentunya DPP akan melanjutkan. Apapun putusan DK PD pasti DPP PD laksanakan dengan memerhatikan status masing-masing personel yang diberikan peringatan.


(lh/lh)