Menguak Celah Mafia Anggaran di DPR

Jakarta - Seperti apa celah yang dimanfaatkan mafia anggaran di DPR berjalan selama ini? Inilah penjelasan Wakil Ketua Banggar DPR Tamsil Linrung.

"Mafia anggaran itu ada. Celahnya ada namun sempit. Sudah ada beberapa yang ketahuan melakukan itu, ada yang dalam proses hukum dan ada yang ditahan. Namun mafia anggaran bukan hanya di satu tempat. bisa terjadi kalau ada beberapa pihak yang bersepakat, kalau nggak direspon sama eksekutif nggak mungkin terjadi," ujar Tamsil dalam diskusi dialektika demokrasi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/7/2011).

Tamsil menuturkan semua APBN sudah dialirkan sesuai jalurnya. Ada sisanya, namanya dana optimalisasi.

"Rp 1320 triliun APBN sudah diajukan ke DPR itu sekitar Rp 1310 triliun, biasanya Rp 10 triliun itu optimalisasi. Sudah dibahas melalui mekanisme Musrembang Bapenas sampai ke Kementerian keuangan dan DPR untuk dapat persetujuan," tuturnya.

Inilah yang memberi peluang para mafia anggaran. Prinsipnya ada sesuatu yang bisa dinegoisasi oleh penjahat anggaran.

"Perubahan-perubahan itu nggak banyak terjadi. DPR ada optimalisasi, ada penerimaan defiden dan lain-lain. Baik itu dari pajak maupun pendapatan negara bukan pajak. Selisih seperti ini yang kadang berpeluang untuk melakukan negosiasi,"tuturnya.

Ia berharap Panja Mafia Anggaran bisa menuntaskan masalah. Baik di legislatif di Badan Anggaran DPR maupun di eksekutif.

"Mau lihat mafia anggaran harus dilihat menyeluruh, kalau di DPR kecil. Kita tinggal Rp 10 triliun itu membahasnya, sebesar Rp 1320 triliun sudah selesai 1310 triliun. Kenapa nggak mau kita evaluasi subsidi BBM. Di dalamnya belum juga yang carry over. kalo mau membentuk Panja ini, bisa selidiki banyak hal," tandasnya.
 


(van/her)