"Saran saya sebaiknya pilot tidak mogok, karena membuat kredibilitas mereka sendiri menjadi berkurang. Orang tidak akan percaya kepada kepada sistem dan angkutan penerbangan di Indonesia," kata Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Danang Parikesit, kepada detikcom, Rabu (28/7/2011).
Danang mencatat sejumlah dampak lainnya akibat pemogokan pilot. Publik, dalam hal ini pengguna jasa transportasi udara, akan dirugikan karena pelayanan terganggu. Terhambatnya mobilitas masyarakat juga membuat produktivitas nasional terganggu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Danang percaya perselisihan antara Asosiasi Pilot Garuda (APG) dan manajemen Garuda masih dapat diselesaikan secara baik-baik. Kedua belah pihak dapat meminta bantuan Kemenakertrans untuk mendapatkan solusi.
"Saya kira ada appeal di Kementerian Tenaga Kerja untuk masalah-masalah ini. Kalau hubungan bipartit tidak bisa, kemungkinan tripartit saya kira harus dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang bersengketa," katanya.
Danang mengusulkan Kemenakertrans membuat peraturan yang menutup peluang terjadinya aksi mogok bagi para pilot maupun pelayan publik lainnya. Sebab, tugas mereka sangat vital dan menyangkut hajat hidup orang banyak.
"Di AS itu orang tidak boleh mogok juga. Jadi kalau mereka melakukan mogok, akan kena proses hukum. Mogok silakan saja tapi diproses hukum pidana, sebab itu menghambat orang banyak," cetus Danang.
(irw/nvt)











































