Kementerian Negara BUMN diminta turun tangan mengatasi rencana mogok kerja Asosiasi Pilot Garuda (APG), Kamis (28/7), mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB. Rencana mogok itu masalah manajerial bukan soal teknis.
"Ini kan terkait manajerial sehingga saya berharap Kementerian Negara BUMN turun tangan karena bukan masalah teknis penerbangan," kata anggota Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia kepada Jurnalparlemen.com, Rabu (27/7).
Politisi PKS ini berharap para pilot itu mengurungkan niatnya mogok terbang. Selain akan menganggu kinerja PT garuda Indonesia, publik atau konsumen harus menjadi pertimbangan. "Saya berharap ini tidak terjadi. Karena sebentar lagi akan memasuki musim mudik," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Asosiasi Pilot Garuda (APG) berencana melakukan aksi mogok kerja mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB. Dalam rilisnya, APG tidak percaya lagi dengan pimpinan maupun manajemen yang ada saat ini. Mereka menilai saat ini telah terjadi kesalahan manajemen Garuda karena telah menyimpang dari standar industri penerbangan internasional yang menjadi standar penerbangan nasional Indonesia. Mismanajemen itu berdampak sangat luas dan di mata internasional, terutama keselamatan penerbangan sangat rendah.
Surat pemberitahuan aksi mogok kerja sudah dikirim ke kepolisian yang kemudian ditembuskan kepada Menakertrans, Menhub, Menneg BUMN, Dirjen Perhubungan Udara, dan Dirut PT Garuda Indonesia (Persero). Presiden APG Capt. Stephanus G Setitit menyatakan, mogok kerja dilakukan karena telah terjadi kegagalan manajemen dalam perencanaan pengadaan pesawat tanpa memperhatikan kebutuhan tenaga pilot.
"Akibatnya harus menyewa pilot asing yang menimbulkan keresahan para pilot Garuda serta dapat mengganggu keselamatan penerbangan," ujarnya.
(nwk/nwk)











































