Lapas Memprihatinkan, Kemenkum HAM Mesti Ajukan Penambahan Anggaran

Jakarta -
Komisi III meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengajukan tambahan anggaran untuk perbaikan kondisi lembaga pemasyarakatan (Lapas). Sebab, sebagian besar kondisi lapas sudah tidak representatif lagi untuk menampung narapidana.

Menurut Ketua Komisi III Benny K Harman, setelah melakukan kunjungan kerja komisi ke Jawa Timur, persoalan kondisi lapas yang kelebihan kapasitas menjadi perhatian utama.

"Kami saat kunker melakukan kunjungan ke Kanwil Hukum dan HAM, kepolisian, pengadilan, kejaksaan dan lapas atau rutan. Dari kunjungan itu kami menilai Rutan Medaeng harus ada perbaikan segera karena jumlah tahanannya sudah melebihi kapasitas, pengap, dan tidak terawat," kata Benny ketika dihubungi Jurnalparlemen.com, Jakarta, Rabu (27/7).

Benny mengungkapkan, keberadaan lapas atau rutan sangat penting dalam melancarkan upaya negara menegakkan hukum, seperti pemberantasan KKN, terorisme, narkoba, ataupun sektor hukum lainnya.

"Nanti dalam raker ke depan dengan Menkum HAM kami akan tanyakan bagaimana progress untuk lapas ini. Kalau mau minta tambahan anggaran bisa diajukan ke kami dan kita bahas bersama," ujarnya.

Hal senada dikatakan Ruhut Sitompul yang mengikuti rombongan kunjungan kerja Komisi III ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kata Ruhut, kondisi lapas yang daya tampungnya sudah melebihi kapasitas dinilai sangat memprihatinkan.

"Sudah tidak aneh, setiap kami melakukan kunjungan kerja selalu menemui masalah ini. Kami minta Menkum HAM mengajukan anggaran yang komprehensif dan rinci. Kalau itu rasional maka kita akan perjuangkan," tegasnya.
(nwk/nwk)