Bekas Markas PDI Diusulkan Jadi Gedung Peringatan Reformasi

Jakarta - Bekas markas Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di jalan Diponegoro No 56 diusulkan menjadi gedung peringatan reformasi 1998. Menurut salah satu pelaku sejarah, Muktar Pakpahan, kerusuhan 27 Juli menjadi embrio gerakan melawan Orde Baru 2 tahun kemudian.

"Saya sedih melihat tempat ini dirobohkan. Sebaiknya ini dipugar dan dibuat museum reformasi. Daripada Lubang Buaya yang banyak bohongnya, lebih baik ini dikonservasi karena ini adalah fakta," kata Muktar Pakpahan di depan puluhan peserta peringatan 27 Juli di bekas kantor PDI, Jl Diponegoro 56, Jakarta, Rabu (27/7/2011).

Saat ini, gedung tersebut sudah diratakan dengan tanah. Tidak jelas akan dibangun apa nantinya di atas bekas bangunan bersejarah tersebut.

"Saya tidak tahu ini akan dibuat apa. Tetapi sejak tahun 1993 kantor kami diperebutkan. Kami mendirikan Majelis Rakyat Indonesia. Saat itu yang tidak ikut gabung adalah Golkar, PPP dan HMI. Saya menjadi ketua dan karena jabatan itu saya dimusuhi dan ditangkap," imbuh Muktar.

Ia melanjutkan, tahun 1996 atau setahun sebelum pemilu, Soeharto gerah karena kekuatan PDI tidak juga surut. Maka disusun skenario dengan memecah PDI dengan mengakui PDI yang diketuai Suryadi. Sementara PDI dengan ketua Megawati dianggap tidak sah.

"Titik puncaknya, serangan ke markas PDI ini. Waktu itu SBY Kasdam, Pangdam Sutiyoso. Kasdam yang melakukan rapat, merekut preman dari pasar induk dan menyerbu tempat ini," tandas Muktar.

Menurut saksi sejarah yang lain, Ridwan Saidi, pasca penyerbuan PDI gerakan perlawanan Orde Baru semakin menguat dan berakhir dengan lengsernya Soeharto 21 Mei 1998.

"Jadi bukan karena Amien Rais. Tetapi karena rakyat yang melawan," tukas Ridwan di tempat sama.

(Ari/rdf)