PT KAI Setuju Pemprov DKI Bantu Investasi Benahi Pelayanan Kereta

PT KAI Setuju Pemprov DKI Bantu Investasi Benahi Pelayanan Kereta

- detikNews
Rabu, 27 Jul 2011 10:38 WIB
Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyambut baik rencana Pemprov DKI Jakarta berinvestasi untuk memperbaiki layanan kereta. PT KAI siap bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta.

"Saya sambut positif rencana itu dan tidak ada alasan untuk keberatan karena dalam undang-undang dimungkinkan juga ada operator lain selain PT KAI, bisa BUMN, BUMD atau swasta," papar Kepala Humas PT KAI, Sugeng Priyono, kepada detikcom, Rabu (27/7/2011).

Sugeng mengatakan PT KAI saat ini sangat membutuhkan investor yang kuat guna memperbaiki pelayanannya baik dari saran maupun prasarana sebab untuk menghasilkan layanan yang maksimal PT KAI tidak bisa melakukannya sendiri.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sugeng belum bisa berkomentar banyak terkait rencana investasi ini itu karena PT KAI tengah fokus mengerjakan kereta api bandara jurusan Bandara Soekarno-Hatta ke Stasiun Manggarai.

"Mungkin setelah 2013 nanti, kita akan lebih serius dengan masalah kerja sama dengan Pemprov DKI," kata Sugeng.

Ketika ditanya berapa besar dana invetasi yang diharapkan PT KAI, Sugeng belum bisa menggambarkan. Ia berharap Pemprov DKI Jakarta mau berinvestasi dalam pengadaan gerbong kereta api Jabodetabek.

"Kalau berapanya saya rasa pembahasannya belum sampai ke situ karena ini masih sangat prematur sekali," ujarnya.

Menurut dia, belum ada investor lainnya yang menawarkan diri untuk berinvestasi angkutan massal ini. "Karena memang berinvestasi di kereta api itu nilainya sangat besar sekali," kata Sugeng.

Pemprov DKI Jakarta sebelumnya Pemprov DKI telah mengirimkan surat ke Kementerian Perhubungan untuk melakukan invetasi di PT KAI.

"Untuk memperbaiki pelayanan KRL, kita siap mengucurkan dana, dan keinginan tersebut telah disetujui," ujar Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, di Gedung Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Senin 25 Juli.

Persetujuan dari Kemenhub telah diterima Pemprov DKI sejak awal tahun 2011. Hanya saja, kerja sama ini belum bisa terlaksana karena masih diproses di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

(lia/aan)


Berita Terkait