.webp)
"Sebetulnya masalah penganggaran di DPR sudah ada aturan mekanismenya. Tinggal bagaimana anggota DPR melaksanakan berdasarkan komitmen pribadinya kepada Allah. Karena sejak periode lalu tidak ada masalah. Jadi pembentukan Panja Mafia Anggaran itu tidak diperlukan," ujar Sekjen PAN, Taufik Kurniawan.
Hal ini disampaikan Taufik kepada detikcom, Rabu (26/7/2011).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Melibatkan KPK dalam pembahasan anggaran saja. Kalau adanya kriminal dan kejahatan kan karena adanya niat dan kesempatan saja. Kalau kesempatan diamankan sistem dan niat kita mematuhi tata tertib DPR saja itu sudah cukup kuat," tuturnya.
Kerjasama dengan KPK juga belum pernah dihentikan. Menurutnya yang diperlukan hanyalah mempertegas kembali kerjasama dengan KPK dalam hal transparansi anggaran.
"Setiap pembahasan harus melibatkan KPK. Substansi ini perlu kita mintakan kepada KPK untuk secara transparan memantau pelaksanaan fungsi anggaran di DPR. Ini mekanisme yang kita lakukan sejak dulu. Pembahasan dilakukan dengan intens sesuai mekanisme dan tata tertib DPR," jelasnya.
Lebih dari itu, menurut Taufik, pembentukan Panja Mafia Anggaran kurang tepat secara substansial. Mengingat Panja ini mengawasi kerja DPR sendiri.
"Panja ini yang mau dipanjakan siapa? Kok DPR membuat Panja untuk dirinya sendiri. Nanti bisa ada Panja Legislasi ini kan menjadi kurang pas. Kita prinsipnya setuju pembahasan anggaran transparan dan terbuka," tandasnya.
(van/mpr)
