Eks Pamswakarsa Sangkal Kivlan

Jakarta - Perseteruan Kivlan Zen dan Wiranto salah satunya terkait Pamswakarsa, pasukan partikelir yang bertugas "mengamankan" Sidang Istimewa (SI) MPR 1998. Namun di antara mantan Pamswakarsa itu, menyangkal informasi Kivlan.Salah satu Pamswakarsa itu adalah Forum Umat Islam Penegak Keadilan dan Konstitusi (Furkon) pimpinan Faisal Harun Alrasyid Biki. Meski ontran-ontran Wiranto vs Kivlan sudah lebih sebulan, tapi Faisal baru kali ini tergerak memberikan klarifikasi dalam sebuah jumpa pers di Masjid Istiqlal, Jakpus, Sabtu (26/6/2004). Isinya, lebih menguntungkan Wiranto.Faisal dalam kesempatan itu didampingi Ali Mustofa, penasiht Furkon. Faisal menyatakan, segala urusan yang terkait dengan Pamswakarsa, termasuk logistik dan pendanaan, sudah beres dan sama sekali tidak ada sangkutan utang piutang dengan pihak lain."Tanda bukti ada dan dapat dipertanggungjawabkan. Segalanya menjadi tanggung jawab kami," kata Faisal.Dia merasa heran atas adanya tunggakan hampir Rp 6 miliar yang diklaim oleh Kivlan Zen sebagai dana logistik pamswakarsa yang belum dibayar. Meunruutnya, sampai saat ini tidak ada pihak-pihak mana pun yang menagih piutang tersebut pada Furkon.Seperti diberitakan selama ini, Kivlan menyatakan bahwa Pangab Jenderal Wiranto-lah pengerah Pamswakarsa. Kivlan yang ditugasi mengurusi itu mengaku harus tekor miliaran rupiah. Dia pun menagih ketekorannya pada Wiranto.Awal bulan ini Kivlan membeberkan bahwa dia mendapatkan dana pengerahan Pamswakarsa Rp 1,25 miliar dari beberapa pengusaha dan dari Staf Wakil Presiden saat itu Jimly Asshiddiqie. Kivlan menyatakan bahwa dana itu tak mencukupi. Karena untuk merekrut sekitar 30.000 orang untuk 8 hari dari tanggal 6-13 November 1998, dana yang dihabiskannya mencapai Rp 7-8 miliar. Kivlan terpaksa menambal kekuranganya dengan menjual harta bendanya.LebihLebih lanjut Faisal Biki dan Ali Mustofa menyatakan, dalam pelaksanaan Pamswakarsa se-Jakarta pada 1998, pihaknya menghabiskan dana jauh di atas yang diklaim Kivlan. "Dana berasal dari banyak pihak, seperti sumbangan dari masyarakat dan pengusaha," kata mereka.Apakah juga ada bantuan dari TNI (ABRI)? "Mereka menmbatu kami menyediakan akomodasi dan transportasi," jawab Faisal.Dia menegaskan, keterlibatan TNI dalam Pamswakarsa hanya sebatas mempunyai tujuan yang sama yaitu mengamankan pelaksanaan SI. Akibatnya, baik Furkon dan TNI akhirnya dalam prakteknya saling berkoordinasi tentang strategi penempatan massa, dll. Nah, dalam koordinasi itulah TNI diwakili oleh Mayjen Kivlan Zen yang kala itu Kepala Staf Kostrad."Adanya koordinasi TNI-Furkon karena kesamaan tujuan itu wajar-wajar saja. Kami bahu membahu dalam mengamankan SI MPR 1998," kilah Faisal.Bukan Bentukan TNIFaisal juga menjelaskan, pembentukan Pamswakarsa oleh Furkon adalah hasil rekomendasi Kongres Umat Islam 1998 di Masjid Istiqlal yang intinya adalah mengembangkan tanggung jawab umat Islam untuk mendukung proses kepemimpinan secara konstitusional."Jadi tidak benar apabila Pamswakarsa adalah bentukan TNI atau program resmi pemerintah sebagaimana dinyatakan Jimly Asshiddiqie," tanda Faisal.Faisal juga menyesalkan perseteruan antara wiranto-Kivlan yang sebelunya bersekutu membela Pamswakarsa. "Perseteruan itu sebenarnya tidak perlu terjadi seandainya Wiranto-Kivlan mau bermusyawarah untuk menyelesaikan perbedaan sehingga tidak perlu masuk ke wilayah hukum," ungkapnya.PiutangFaisal juga membantah menerima aliran dana dari Kivlan. "Bahkan kami yang memberi ke Kivlan, yang jumlahnya jauh lebih besar dari yang dia klaim. Tanda-tanda bukti serah terimanya ada dan bisa dipertanggungjawabkan," ungkapnya.Dikatakannya, apabila ada pihak lain yang masih memiliki piutang sehubungan dengan pamswakarsa, dipersilakan datang kepada pihaknya. "Kami tidak ada hubungannya sama sekali dengan Wiranto. Furkon yang bertanggung jawab mengenai segala hal tentang Pamswakarsa, bukan TNI atau pemerintah. Apa yang menurut Kivlan belum selsai, silakan temui kami," demikian Faisal. (nrl/)