Rakornas, Wahana PD Efektifkan Pengurus

Jakarta - Format kepengurusan Partai Demokrat yang dibentuk pasca kongres di Bandung, Jawa Barat, tahun lalu dinilai tidak efektif. Karenanya, rakornas yang tengah berlangsung sekarang dipandang sebagai wahana paling efektif untuk menata kembali kepengurusan.

"Kalau menurut saya, format kepengurusan yang dibentuk pasca kongres di Bandung tidak efektif. Karenanya harus dipertimbangkan secara sungguh-sungguh, khususnya Anas sebagai Ketum Demokrat untuk tak sekadar merampingkan kepengurusan tapi mengefektifkan pengurus," ujar pengamat politik Siti Zuhro dalam perbincangan dengan detikcom, Minggu (24/7/2011).

Menurut peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini, organisasi yang baik adalah yang miskin struktur tapi kaya fungsi. Pengefektifan fungsi ini adalah dengan meletakkan orang yang tepat di posisi yang tepat.

"Orang-orang yang masuk jajaran pengurus dan menempati posisi strategis hendaknya yang tidak kontroversial. Jangan menempatkan orang yang kredibilitasnya dipertaruhkan," saran Siti.

Hal ini, lanjut dia, penting untuk dilakukan. Sebab saat ini partai berlambang bintang mercy ini tengah dihempas badai dahsyat. Sejumlah kadernya dituding oleh mantan Bendahara Umum PD, Nazaruddin, terkait dengan dugaan kasus suap di Kemenpora. Meski tudingan belum terbukti, tapi Demokrat sudah terlanjur mendapat sorot tajam publik.

"Yang jadi pengurus jangan orang yang kontroversial. Yang dibutuhkan bukan kongres luar biasa (KLB), tapi perampingan struktur pengurus," imbuh Siti.

Perampingan ini, lanjut dia, hendaknya bukan basa-basi. Sebab pengaturan ini merupakan upaya memberikan kesempatan bagi ketua umum untuk bekerja dengan manajerialnya.

"Kalau memang ada pengurus yang dirasa bermasalah, sebaiknya diganti, agar efektif. Jangan lagi ada ewuh pakewuh," ujar Siti.

Dia berpendapat, kepentingan rakornas adalah menata ulang kembali, membuat kesepakatan baru akan dibawa ke mana Demokrat ke depannya. Tanpa ada penataan, ketua umum sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam partai tidak nyaman melanjutkan program.

"Jangan lagi ada kata-kata ketua umum 'sebenarnya saya kurang sreg si anu jadi bendahara'. Kalau ada apa-apa, ketua umum itu yang dibidik duluan, digantung duluan. Ketum punya tanggung jawab dan kewenangan, dia berwenang mengganti pengurus yang tidak efektif bekerja," ucap Siti.

(vit/fay)