KPK Perlu Verifikasi Ulang Aset Capres

Jakarta - Cendekiawan Muslim Nurcholis Madjid menegaskan, KPK (Komite Pemberantasan Korupsi) seharusnya melakukan verifikasi ulang atas aset-aset lima pasangan capres dan cawapres yang akan bertarung 5 Juli nanti. Hal ini untuk mengetahui sumber dana dan kekayaan para capres yang sebenarnya."Mestinya begitu (KPK melakukan verifikasi), karena itu suatu ketentuan yang sudah formal, tapi ini 'kan mungkin masih baru sehingga tidak ada kesempatan dari orang yang mengurus itu untuk melakukannya karena mereka tidak ada waktu, sehingga masih bisa dimengerti," kata Cak Nur usai seminar mengenai kriteria capres dan cawapres ideal yang berlangsung di Hotel Red Top Pecenongan Jakarta, Sabtu,(26/6/2004).Seperti di Malaysia kata Cak Nur, seorang pejabat jika ingin membeli mobil akan diverifikasi dananya, maka itu upaya verifikasi ulang menurutnya sangat penting. Selain verifikasi dari KPK, masalah kesenjangan dana kampanye juga menurutnya, perlu diverifikasi oleh KPU."Karena itu merupakan kewenangan KPU untuk mengkualifikasi atau mendiskualifikasikan calon-calon yang dinilai menyimpang, misalnya kekayaan atau dana politik (kampanye) yang tidak benar. Kalau ketahuan seorang capres menerima dana ilegal tentu bisa didiskualifikasi oleh KPU," ujarnya.Namun Cak Nur menolak berkomentar mengenai kesenjangan dana pemilu seperti yang diakui capres Wiranto-Sholahuddin dengan pernyataan Ketua Golkar Akbar Tanjung.Mengenai capres ideal, Cak Nur menilai, dari lima pasangan yang ada tidak ada satupun yang ideal, kemampuan kelimanya dinilai sama rata. Namun menurut dia, hal ini justru lebih baik, karena seorang presiden tidak lagi digambarkan sebagai bapak bangsa, melainkan karena mereka memiliki kemampuan yang sama tidak hanya dengan capres tapi juga rakyat biasa. Kondisi ini menurutnya, justru lebih memudahkan bagi semua pihak untuk mengkritik presidennya. "Jadi dari isi substansi seperti yang sudah kita dengar memang tidak ada satupun capres yang memenuhi kriteria ideal, tapi ini justru lebih baik, karena dari capres-capres yang maju tidak ada lagi orang-orang seperti Sukarno dan Suharto yang diibaratkan seperti tiang bendera dengan pelatarannya (rakyat), tapi capres-capres ini yang terbaik dari rata-rata," ujarnya.Presiden mendatang kata Cak Nur, harus bisa menjadi CEO (pemimpin) bagi negara yang bisa didekati dan dikritik. Figur itu lanjut dia, sudah dimiliki presiden sebelumnya yakni Habibie dan Gus Dur. Sedangkan Presiden Megawati meski berupaya menjadi presiden seperti itu, Cak Nur menilai upaya Mega tidak berhasil karena sebagai anak mantan presiden dia tidak mampu melakukan hal itu. "Insya Allah sebentar lagi kita punya Presiden yang seperti itu tapi yang punya masa depan," katanya. (ir/)