Kasus Nazaruddin Tamparan Keras Bagi SBY

Yogyakarta - Kasus yang melibatkan M Nazaruddin, merupakan tamparan keras terhadap Ketua Dewan Pembina PD, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Janji SBY dalam kampanye Pilpres 2009 untuk memberantas korupsi jadi mentah akibat kasus itu.

"Bagi Partai Demokrat, kasus Nazaruddin merupakan tamparan paling keras terhadap lembaga sekaligus kepada figur sentral SBY," kata pengamat politik dari Institute of International Studies (IIS) Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr Nur Rachmat Yuliantoro, MA dalam acara diskusi, di kampus UGM, Yogyakarata, Jumat (22/7/2011).

Menurut Nur Rachmat pemerintahan Presiden SBY sama halnya dengan pemerintahan sebelumnya, baik di zaman Megawati maupun Gus Dur, yang belum banyak memberikan terobosan dan hasil konkrit pemberantasan korupsi. Presiden SBY setidaknya hanya mampu mengungkap maraknya korupsi yang telah dilakukan oleh para kepala daerah di tingkat lokal.

"Seolah-olah SBY memang hanya meneruskan untuk membersihkan keranjang sampah yang tersisa," katanya.

Nur Rachmat mengatakan berbagai kasus korupsi politik maupun korupsi birokratik marak terjadi pada pemerintahan saat ini. Namun Presiden SBY tidak tegas bertindak. Pemerintah saat ini dalam kondisi tersandera. Ini terbukti ketika Nazaruddin yang tengah dicari oleh KPK dan polisi dengan mudahnya melakukan komunikasi dan wawancara di televisi maupun BBM.

"Kondisi ini, jauh berbeda dengan kebijakan yang diterapkan di China yang menerapkan tindakan tegas terhadap para pelaku korupsi di sana misalnya dengan hukuman mati," katanya.

Menurut dia, korupsi, khususnya korupsi politik, tampaknya menemukan tempat berkembang yang subur di Indonesia. Sementara demokrasi di era reformasi tidak dapat menghentikan atau setidaknya mengurangi penyalahgunaan wewenang oleh para politisi yang tidak jujur. Jatuhnya rezim Orde Baru ternyata tidak secara otomatis membawa perbaikan yang signifikan terhadap kondisi korupsi di Indonesia.

Mencuatnya kasus Nazaruddin misalnya, merefleksikan dengan tepat pernyataan korupsi sudah biasa terjadi di tingkat nasional maupun lokal. Tujuan utamaya adalah akumulasi kekayaan dan atau pelestarian kekuasaan.

"Oleh karena itu, tidak mengherankan jika korupsi menjadi salah satu alat yang ampuh sekaligus terpercaya untuk memuaskan kepentingan banyak pejabat publik dan elit politik," kata dia.

Nur Rachmat menegaskan jika tidak ingin sistem politik di Indonesia membusuk karena kanker korupsi, dibutuhkan kerja keras dari semua elemen bangsa. Perlu kemauan politik yang tegas dan kuat dari pemerintah, untuk melawan korupsi dengan serius dan bertanggung jawab.

(bgs/fay)