10 Ribu Penyandang Cacat di DIY Terancam Tak Bisa Memilih

Jakarta - Karena terbatas dan minimnya perlengkapan berupa surat suara khusus bagi penyandang cacat, diperkirakan sekitar 10 ribu pemilih dari penyandang cacat (difable) di Daerah Istimwa Yogyakarta (DIY) terancam tidak bisa mengunakan hak pilihnya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.Menurut ketua pemerhati penyandang cacat dari Center for Improving Qualified Activity in Life of People With Disabilities (CIQAL), Nuning Suryatiningsih, dari sekitar 15 ribu pemilih penyandang cacat baru sekitar 5 ribu pemilih yang mendapat bantuan berupa alat bantu template untuk memudahkan pemilih mencoblos suara suara.Nuning, yang ditemui wartawan di kantornya di Beran, Sleman, Jumat (25/6/2004), memperkirakan jumlah pemilih difabel di DIY mencapai 20 ribu orang. Tetapi berdasarkan hasil pendataan terakhir yang dilakukan Biro Pusat Statisti (BPS) DIY hanya terdata 15 ribu pemilih difabel. "Dari 15 ribu pemilih difabel itu, hanya ada sekitar 5 ribu alat bantu untuk pemilih difabel terutama untuk wilayah Kabupaten Sleman. Sedangkan Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo dan Kota Yogyakarta belum tersedia," kata Nuning.Nuning mengatakan banyaknya penyandang cacat yang tidak terfasilitasi itu karena terbatasnya dana yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah. Sebab untuk mengadakan logistik khusus tersebut dananya bersumber dari masing-masing APBD dan subsidi KPU pusat. "Sedangkan KPU tingkat provinsi sama sekali tidak memperhatikan permasalahan ini," katanya.Menurut Nuning, pihaknya sampai saat ini kita masih mengupayakan kekurangan tersebut. Untuk pengadaan logistik bagi 5 ribu pemilih difabel di Sleman dikeluarkan dana sebesar Rp 70 juta. Dari Rp 70 juta itu sebanyak Rp 30 juta dari APBD dan sisanya dari KPU pusat.Namun bila harus memfasilitasi seluruh difabel di DIY diperkirakan membutuhkan dana Rp 300 sampai Rp 400 juta. "Padahal KPU pusat dulu sudah berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini. Namun apa boleh buat karena permasalahan keterbatasan dana baru sebagian kecil pemilih difabel yang terfasilitasi," imbuh Nuning.Ketua KPU Propinsi DIY Suparman Marzuki, yang dihubungi terpisah, mengatakan kebutuhan logistik bagi pemilih difabel diserahkan ke KPU kota/kabupaten masing-masing. Sebab kebutuhan logistik pemilih difabel itu dananya bersumber dari APBD dan KPU pusat. "Untuk lebih jelasnya silahkan langsung menanyakan ke KPUD Sleman yang menangani pemilih difabel ini," katanya.Menurutnya saat ini penyebaran logistik telah terdistribusikan kepada masing-masing KPUD. Semua logistik berupa surat suara saat ini sedang dalam proses pelipatan dan secepatnya bila telah selesai akan segera di distribusikan ke masing-masing PPK. Dari 2.554.302 pemilih presiden, semua kebutuhan logistik berupa surat suara sudah tersedia 100 persen ditambah cadangan sekitar 10 persen. (gtp/)