Agar KA Jadi Primadona, DTKJ Usul Tarif Tunggal

Agar KA Jadi Primadona, DTKJ Usul Tarif Tunggal

- detikNews
Kamis, 21 Jul 2011 12:50 WIB
Agar KA Jadi Primadona, DTKJ Usul Tarif Tunggal
Jakarta - PT KAI seharusnya membuat terobosan untuk meningkatkan pelayanan. Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) merekomendasikan diterapkannya single tariff (tarif tunggal) agar kereta api bisa memecahkan masalah kemacetan ibukota.

"Jadi tidak ada lagi ekonomi biasa, semua harus ekonomi AC. Tarif yang sesuai kira-kira Rp 5.000 untuk jarak jauh dan untuk jarak dekat kita bicarakan sama-sama dengan pengguna. Kita kan di sini menjual pelayanan dan ingin membujuk orang-orang supaya naik kereta daripada kendaraan pribadi," kata Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta, Azas Tigor Nainggolan.

Hal ini disampaikan Azas Tigor saat acara temu unsur Dewan Transportasi Kota Jakarta: Evaluasi, Revitalisasi Kereta Api Jabodetabek di Gedung Prasada Sasana Karya, Jalan Suryopranoto Nomor 8, Jakarta Pusat, Kamis (21/7/2011).

Menurut dia, single operation yang kini telah diterapkan hanya akal-akalan dari PT KAI untuk mengeruk keuntungan dan korupsi karena pelayanannya makin parah, waktu makin panjang, tarif lebih mahal dan jadwal tidak tepat waktu.

"Jadi hentikanlah cara-cara seperti itu. Katanya rugi, tetapi swasta masih pingin masuk. Kalau rugi nggak bakal ada yang mau masuk. Jadi perbaiki layanan dengan cara terbuka dan transparan dalam pengelolaan keuangan," ujarnya.

Azas Tigor mengatakan, meskipun banyak keluhan dan kritik terhadap pelayanan kereta namun masyarakat tetap memakainya karena tidak ada pilihan lain, kecuali mau bermacet-macetan menuju Jakarta. PT KAI selama ini belum menjawab kebutuhan perbaikan pelayanan yang diminta oleh pengguna kereta api.

"PT KAI seharusnya membuat terobosan untuk meningkatkan pelayanan dan mengintegrasikan pelayanan dengan moda transportasi yang ada. Sebenarnya sarana relnya bagus. Tinggal bagaimana kita me-manage dan meningkatkan kapasitas daya angkutnya. Dalam hal ini, PT KAI selalu bilang kurang anggaran, ya kalau begitu kita duduk bersama dengan Pemda DKI Jakarta," papar dia.

(aan/fay)


Berita Terkait