Kemlu Harus Pertanyakan Diplomat Asing Pendukung Sri Mulyani

Jakarta - Kementerian Luar Negeri patut mempertanyakan tindakan diplomat asing yang melakukan pendekatan kepada sejumlah purnawirawan TNI AD agar mendukung pencalonan Sri Mulyani di Pilpres 2014. Sebab, diplomat asing tidak boleh terlibat politik praktis di mana mereka ditempatkan.

"Ada apa sesungguhnya? Apakah Sri Mulyani sudah membuat deal-deal dengan negara asing? Barangkali ada komitmen bersama yang harus dipenuhi ketika dia terpilih sebagai presiden RI?" kata Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin lewat pernyataan tertulis kepada detikcom, Rabu (20/7/2011).

Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan, dalam negara yang sudah menganut kehidupan berdemokrasi, termasuk Indonesia dukung-mendukung adalah hal yang biasa. Orang berhak mengekspresikan cita-citanya bahkan menyampaikan keinginan dan gagasannya kepada siapa pun dan undang-undang menjaminnya, termasuk 'mengkampanyekan' capresnya, misalnya Sri Mulyani.

"Tapi menjadi aneh ketika yang meminta dukungan itu justru perwakilan resmi dari sebuah negara asing," ujarnya.

Hari Selasa (19/7) kemarin Ketua Persatuan Purnawirawan TNI-AD (PPAD) Letjen Purn Soerjadi mengungkapkan, sejumlah purnawirawan TNI AD didekati perwakilan negara asing untuk mendukung Sri Mulyani maju dalam pemilihan presiden 2014. Perwakilan asing itu disebutkan dari sebuah kedutaan besar.

"Kira-kira 2 atau 3 tiga minggu yang lalu beberapa perwira TNI AD diprovokasi untuk mencalonkan Sri Mulyani oleh salah satu orang asing dari kedutaan," ujar Soerjadi kemarin.

Soerjadi tidak menjelaskan secara rinci kedutaan mana yang dimaksud. Namun dia menjelaskan ada juga permintaan dari mereka untuk memasangkan mantan menkeu itu dengan pensiunan tentara.

"Lalu ada embel-embelnya mesti didampingi oleh tentara, intinya ya kalau dari kandang macan jangan masuk kandang buaya lagilah," ujar wakil KSAD tahun 90-an ini.

Namun, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono membantah kabar itu. Dia menegaskan TNI tetap netral. "Tidak ada, perwira kumpul biasa apel pagi, kemudian apel siang. Ora ono, nggak ada," ujar Panglima.

Menurut Panglima, TNI tidak ikut dukung mendukung untuk Pilpres maupun Pemilu legislatif. Sesuai aturan, TNI tetap netral. "Kalau diminta ya tidak kita ikuti, wong namanya netral," tegas dia.




(lrn/nrl)