KPK Tolak 4 Saksi Meringankan yang Diajukan Wafid

Jakarta - Pihak Sesmenpora Wafid Muharam mengajukan enam saksi meringankan untuk dirinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun dari jumlah itu hanya dua yang dikabulkan oleh lembaga antikorupsi tersebut.

"Pak Wafid bilang ada enam, cuma yang dikabulkan hanya dua," ujar Kuasa Hukum Wafid Muharam, Erman Umar usai mendampingi kliennya di kantor KPK, Jl Rasuna Said, Rabu (20 /7 2011) siang.

Enam orang saksi yang diajukan Wafid, lanjut Erman, terkait dengan dalih dana talangan. Komposisinya terdiri dari dua pengguna dana, dua pemberi dana, dan dua pejabat kementerian. Komisi hanya mengabulkan satu saksi dari pejabat kementerian dan satu pemberi dana talangan.

"Pemberi dana tersebut pribadi bukan perusahaan," kata Erman.

Erman menambahkan, agar adil selain pemberi dan pejabat, Komisi juga mengabulkan pengguna dana talangan. Soalnya mereka yang merasakan kegunaan dana talangan untuk bertanding ke luar negeri. Erman menolak mengungkap siapa saja saksi tersebut.

"Nantilah, itu strategi," kata dia.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa KPK untuk terdakwa Mohammad El Idris, pada Rabu pekan lalu, disebutkan pembicaraan mengenai permintaan bantuan untuk pemenangan PT DGI itu berawal dari pembicaraan antara Idris, Direktur Utama PT DGI Dudung Purwadi dan Nazarudin di kantor PT Anak Negeri (Kantor Permai Grup) pada Juni-Juli 2010. Di sana pihak PT DGI menyampaikan keinginan untuk bekerjasama.

Pertemuan itu pun berlanjut pada Agustus 2010 di sebuah rumah makan di belakang Hotel Atlet Century. Di tempat itu terjadi pertemuan antara Rosa, Nazarudin dan Sekretaris Kemenpora, Wafid Muharram. Dalam pertemuan itu, Nazaruddin mengatakan kepada Wafid, agar jika ada proyek di Kemenpora, PT DGI diikutsertakan.

“Muhammad Nazaruddin menyampaikan agar PT DGI Tbk dilibatkan dan Mindo Rosalina Manulang yang akan mengawal,” tutur Jaksa, Agus Salim.

Pemohonan itu akhirnya disanggupi oleh Wafid Muharram. Kemudian ia berjanji untuk mempertimbangkan agar PT DGI menjadi pelaksana proyek dan mengarahkan untuk mengurus ke daerah karena proyek itu merupakan tanggung jawab Pemprov Sumatera Selatan.

Namun hingga tertangkapnya Wafid, Rosa dan Idris, mantan bendahara umum PD itu baru menerima bagiannya sebesar Rp 4,43 miliar. Cek itu diberikan pada Februari 2011 di kantor PT Anak Negeri (Kantor Permai Grup) yang diterima oleh dua staf keuangannya yaitu Yulianis dan Oktarina Furi.

(fjr/lrn)