Lembaga Penopang Pembangunan Berkelanjutan Masih Lemah

Solo - Menteri Lingkungan Hidup, Gusti Muhammad Hatta, menilai struktur kelembagaan untuk menjalankan pembangunan berkelanjutan, masih kurang memadai. Dia mendukung dibentuknya sebuah lembaga di tingkat nasional yang khusus mengurusi pembangunan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Hatta dalam pidato pembukaan dialog tingkat tinggi untuk pembangunan berkelanjutan yang diselenggarakan di Hotel Lor In, Solo, Selasa (19/7/2011). Acara tersebut diselenggarakan atas kerjasama Pemerintah RI dengan UN-DESA (United Nations-Department of Economic and Social Affairs).

"Kerangka kelembagaan yang ada saat ini belum memadai untuk memberikan dukungan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Padahal syarat tercapainya tujuan besar itu adalah pelaksanaan secara koheren dan terkoordinasi," ujar Hatta dalam pidatonya.

Untuk itu Hatta menyetujui usulan dibentuknya sebuah lembaga khusus di tingkat nasional yang hanya khusus menangani pembangunan berkelanjutan. Hal itu menurutnya akan lebih bisa memadukan kerja tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan yaitu sektor lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial.

"Akan mengurangi overlapping dan memudahkan dalam penganggaran. Selain itu juga akan mempercepat proses dan akan lebih efektif sistem kerjanya," ujar Hatta kepada wartawan sesuai acara.

Sementara itu Sekjen UN-DESA, Sha Zukang, mengatakan berbagai kendala proses pembangunan berkelanjutan harus mulai dipikirkan bersama. Dicontohkannya, terciptanya fragmentasi di tingkat regional atau nasional harus segera diantisipasi karena akan memberikan dampak cukup besar dan berpotensi menciptakan fragmentasi di tingkat global.

"Semakin hari tugas yang kita emban ini semakin kompleks, apalagi ke depan akan semakin besar kemungkinan terjadinya krisis pangan, keuangan, bahan bakar, air dan sebagainya. Program besar pembangunan berkelanjutan ini harus segera dijalankan dengan baik di semua tingkatan. Harus dimulai dari tingkat lokal menuju nasional, regional hingga internasional," ujarnya.

Pertemuan tersebut diikuti 350 peserta dari 90 negara, 10 organisasi/badan di bawah naungan PBB, 21 major groups dan 17 LSM dunia. Tujuan acara adalah menggali masukan dari peserta dalam pengembangan, reformasi atau revitalisasi perumusan kerangka kelembagaan pembangunan berkelanjutan, untuk menjadi kontribusi bagi pertemuan Rio+20 di Brazil pada 2012 mendatang.

(mbr/fay)