Wapres & DPR Sepakat Tuntaskan RUU BPJS Lebih Sempurna

Jakarta - Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) diharapkan tidak menjadi beban bagi pemerintah RI di masa mendatang. Karena itu, pemerintah dan DPR sepakat untuk membahas RUU BPJS secara lebih dingin, hati-hati dan lebih sempurna.

Kesepakatan itu dicapai dari rapat konsultasi antara Pimpinan DPR dan Wakil Presiden Boediono di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (18/7/2011). Pertemuan ini digelar secara mendadak, di tengah masih alotnya pembahasan RUU BPJS yang tengat waktu pengesahannya tinggal 4 hari lagi.

"Intinya Pak Wapres dan pimpinan DPR sepakat untuk melihat ini secara lebih dingin, lebih hati-hati, dan akan dibahas lagi menjadi lebih sempurna. Bahwa kalau sekarang pembahasannya masih alot, itu karena BPJS ini persoalan yang besar," kata Juru Bicara Wapres, Yopie Hidayat, usai pertemuan.

Menurut Yopie, Wapres dan pimpinan DPR sependapat bahwa penyelesaian RUU BPJS itu tidak harus buru- buru. BPJS adalah kebijakan jangka panjang, yang konsekuensi finansialnya bukan menimpa pemerintahan sekarang, melainkan 15-20 tahun mendatang. Jangan sampai pemerintah berikutnya menanggung beban keuangan cukup besar.

Yopie mengatakan, berkaca dari krisis Eropa yang hingga kini belum terpecahkan, krisis itu terjadi lantaran negara-negara wilayah tersebut menerapkan sistem jaminan sosial yang tidak terjangkau oleh kemampuan keuangan mereka. Pemerintah tidak ingin hal itu terjadi di Indonesia.

"Inilah yang ingin dihindari. Kita sepakat, Pimpinan DPR tidak ingin meninggalkan beban bagi pemerintah masa mendatang. Wapres juga mengatakan, pemerintah sekarang tidak mungkin cuci tangan atau lepas tanggungjawab. Kalau mau cari gampang, mau enak, ya, udah diloloskan saja. Toh, yang menanggung bukan kami. Gitu kan ibaratnya?" tandas Yopie.

Terkait anjuran pimpinan DPR agar Wapres menegur 8 menteri yang lambat dalam membahas BPJS itu, Yopie tidak mau bekomentar. Ia juga menyangkal dalam pertemuan sekitar 1,5 jam sore tadi para pimpinan DPR mengadukan performa kedelapan menteri itu kepada Wapres.

"Bukan mengadukan orang per orang atau mengadukan komplain. Saya pikir, pimpinan DPR dan Wapres dalam pertemuan tadi sangat menunjukkan sikap kenegarawanan dari pemimpin kita yang menegaskan pentingnya mengatasi masalah ini secara lebih bijaksana dan lebih sekedar dari tarik menarik politik," ucapnya.

Mengenai perbedaan pandangan 8 menteri yang diutus pemerintah untuk pembahasan BPJS itu, Yopie menilai wajar-wajar saja. Sebab, masing-masing menteri juga mempounyai portofolio dan memikirkan kepentingan kementerian masing-masing. Namun, ia yakin ketidakkompakan itu bisa disinkronkan.

"Bagaimana menyinkronkan ini? Kan bagusnya kalau sekarang ini di zaman demokratis begini, itu bisa dibahas secara terbuka. Rakyat bisa menilai mana yang bener, mana yang kurang bener. DPR juga bisa ikut menilai," ujar Yopie.

(irw/mok)