DPR Minta Presiden Tegur Menteri yang Ngadat Bahas BPJS

Jakarta - Pimpinan DPR merasa performa para menteri yang terlibat dalam pembahasan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kurang maksimal, sementara waktu pengesahan RUU tersebut kian berkurang. DPR meminta agar Presiden dan Wapres tidak segan-segan memberikan teguran kepada para menterinya.

"Ada titik tertentu mohon ditegur kepada menteri-mentri yang menurut pandangan kami harus mempercepat (Pengesahan RUU). Presiden dan Wapres ingin berlari kencang 100 Km/jam, ini menteri-menteri ngadat hanya 40 km/jam," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.

Hal itu dikatakan dia usai rapat konsultasi pimpinan DPR yang diketuai oleh Marzuki Alie dengan Wapres Boediono di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (18/7/2011).

"Mohon kiranya tidak segan-segan menegur menteri yang berjalan lambat itu," lanjut politikus dari Partai Golkar ini.

Priyo mengatakan, DPR melihat adanya tanda-tanda tidak perform 8 menteri yang diutus pemerintah untuk membahas RUU BPJS dan juga RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK). DPR belum yakin para menteri tersebut mampu menyelesaikan RUU penting tersebut.

"Saya untuk PBPJS saya sendiri merasa agak sesak nafas melihat kadang kala mereka angin-anginan, menghindar ini dan itu, alasan rapat kabinet yang sangat tidak masuk akal," terang Priyo.

Sedikit cerita mengenai pertemuan konsultasi sore ini, Priyo menjelaskan, rapat tersebut digelar secara mendadak mengingat makin sedikitnya waktu yang ada. Sebelumnya, Wapres meminta agar pertemuan digelar pukul 7, namun DPR menyatakan tidak bisa.

Akhirnya diperoleh titik temu, rapat dimulai pukul 15.00 WIB. Sementara untuk tempat, DPR mengalah di Kantor Wapres.

"Bapak Wapres menyampaikan sayang sekali kita ketemu pada injury time tinggal 4 hari. Namun pertemuan ini penting, karena itu beliau mengikstiarkan untuk konteks unsur pemerintah akan dipertemukan dengan beliau," ucap Priyo.

(irw/lh)