Agung: Pemerintah Tak Ada Niat Perlambat RUU BPJS

Jakarta - Pembahasan RUU Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) antar empat kementerian yaitu Kemenkeu, Kemenkokesra, Kementerian BUMN dan Menpan dan DPR belum juga diketok palu. Namun Menko Kesra Agung Laksono menegaskan waktu yang berlarut-larut ini bukan karena adanya perbedaan antar kementerian.

"Saya minta tolong, pemerintah itu tidak sama sekali ada niat untuk memperlambat. Apalagi perbedaan-perbedaan diantara kementerian, itu tidak ada itu antara kementerian keuangan, itu tidak sama sekali," ujar Agung Laksono, dalam jumpa pers usai membuka Rakernas SJSN di Hotel Merylann Park, Jl Hasyim Anshari, Jakarta, Senin (18/7/2011).

Dalam jumpa pers ini hadir pula Menkes Endang Sri Rahayu Sedyaningsih, Anggota Panja RUU BPJS Okky Asokawati, Menteri BUMN Mustafa Abu Bakar dan MenPAN EE Mangindaan.

Agung memastikan, komunikasi ke empat kementerian terkait hal ini berjalan dengan baik. Dia berharap RUU akan diketok palu tepat pada waktunya yaitu tanggal 21 Juli mendatang.

"Sudah, semuanya satu suara, mudah-mudah pada tanggal 21 Juli nanti semua sudah oke karena dari pemerintah sudah tidak ada masalah," terangnya.

Politisi Partai Golkar ini juga membantah pembahasan ini menemui banyak kendala. Menurutnya, semua yang akan disetujui nanti harus mempertimbangkan segala aspek. Karena itu, butuh pembahasan yang benar-benar serius.

"Tentu harus mempertimbangkan aspek-aspek yg bisa menimbulkan masalah, bukan karena ada masalah. Tapi kita mencari solusi sampai yang terkecil karena ini untuk seluruh rakyat Indonesia. Maka itu kita lakukan bertahap sesuai kemampuan kita," jelas Agung yang mengenakan safari hitam.

Dia juga berharap pertemuan dengan DPR nanti tidak deadlock. Kalau pun ada perbedaan, Agung yakin semua bisa diselesaikan.

"Tentu harus tidak ada perbedaan. (Kalau ada deadlock) tentu harus ada jalan keluar, dan mengambil keputusan itu musyawarah diutamakan, kalau nggak bisa ya voting," harap Agung.


(lia/gun)