PD: Evaluasi UKP4 Jadi Pertimbangan untuk Reshuffle Kabinet

PD: Evaluasi UKP4 Jadi Pertimbangan untuk Reshuffle Kabinet

- detikNews
Sabtu, 16 Jul 2011 14:56 WIB
 PD: Evaluasi UKP4 Jadi Pertimbangan untuk Reshuffle Kabinet
Jakarta - Isu reshuffle kabinet kembali memanas di Istana. Partai yang tengah berkuasa yakni PD memastikan, reshuffle kabinet akan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

"UKP4 sebagai unit resmi tentu digunakan sebagai bahan untuk evaluasi. Tentu pertimbangan yang objektif yang rasional untuk melakukan itu (reshuffle)," ujar Wakil Sekjen PD, Saan Mustofa.

Hal itu ia sampaikan di sela-sela kedatangannya ke kediaman Ketua Umum PD Anas Urbaningrum di Jl Semangka Blok C/7, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (16/7/2011). Saan tengah menghadiri acara syukuran khitanan putra Anas.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saan mengaku tak tahu menahu soal isu reshuffle itu. Namun, Saan memastikan reshuffle akan dilakukan jika memang diperlukan dengan melihat evaluasi UKP4.

"Itu tergantung Presiden. Kalau nilainya bagus tentu akan dipertahankan karena kita punya kepentingan. Meskipun ada konflik politik, tapi jika tidak bagus ya tidak," katanya.

Menjelang dua tahun usia Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, isu mengenai reshuffle kabinet kembali menyeruak. Desas-desus yang beredar di sejumlah petinggi parpol anggota koalisi menyebutkan, reshuffle akan dilakukan paling cepat setelah Idul Fitri tahun ini.

"Kelihatannya yang kali ini serius. Waktunya setelah lebaran," ujar seorang petinggi parpol anggota koalisi kepada detikcom, Jumat (15/7/2011) kemarin.

Menurutnya, sudah ada komunikasi antara Presiden SBY dengan pimpinan parpol yang kadernya di kabinet hendak diganti. Maka bila ada seorang menteri berasal dari parpol yang dicopot, maka sang pengganti tetap kader dari parpol bersangkutan.

"Itu sudah kesepatakan awal. Kalau Presiden mau ganti menteri dari parpol, maka dikomunikasikan terlebih dahulu ke parpol bersangkutan. Sebaliknya bila ada parpol yang mau mengganti kadernya di kabinet, ya akan bicara juga ke presiden," paparnya.



(adi/nik)


Berita Terkait