Selain Sweeping Pengemis, Pemerintah Harus Awasi Pemberian Zakat

Jakarta - Menjelang bulan puasa 2011, Pemprov DKI akan melakukan sweeping terhadap warga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti pengemis. Namun, selain melakukan sweeping, Pemprov DKI diminta untuk mengawasi penyelenggaraan pemberian zakat.

"Bulan puasa ini, nanti ada zakat. Sehingga pengelenggaraan zakat ini harus benar-benar diawasi sehingga jatuh kepada orang yang memang berhak," ujar sosiolog, Musni Umar saat dihubungi detikcom, Jumat (15/7/2011).

Momen puasa ini, kata dia, sebaiknya dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki ekonomi menengah ke atas untuk bersedekah. Namun, sedekah ini diharapkan tidak dengan memberi uang kepada pengemis di jalanan.

"Tapi ditampung ke badan amil zakat," ujarnya.

Menurut Musni, keberadaan pengemis di jalanan memang mengganggu ketertiban umum. Namun perlu diingat, maraknya pengemis di Jakarta karena pemerintah tidak mampu memberikan kesejahteraan sosial masyarakat.

Menurutnya, pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduk luar DKI. Karena menurutnya, pengemis di Jakarta bukan hanya warga Jakarta, melainkan penduduk di provinsi lain.

"Kalau mereka punya pekerjaan, dia tidak akan melakukan itu (mengemis). Mereka tahu kalau mengemis itu perbuatan yang tidak terpuji," kata dia.

Musni mendesak pemerintah DKI untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah di provinsi lain agar menciptakan lapangan pekerjaan. Sehingga Jakarta tidak lagi menerima gelombang pengangguran.

"Kemensos dan Pemda-Pemda di luar DKI harus terlibat dalam menyelesaikan masalah sosial ini. Mengemis adalah pilihan terakhir bagi mereka, sehingga bagaimana caranya agar pemerintah memberikan kesejahteraan sosial yang merata," tutupnya.

Pemprov DKI menjelang ramadhan akan menggelar sweeping bagi pengemis. Sweeping akan dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama yakni 20 Juli-15 Agustus dan 15 Agustus-28 Agustus 2011.


(mei/mad)