Pencegahan Pemberontakan Bukan dengan Kontrol Twitter

Jakarta - Menkominfo Tifatul Sembiring yang mencetuskan ide mengontrol media sosial seperti Twitter supaya tidak menimbulkan pemberontakan seperti di Tunisia dan Libya, dinilai salah logika. Sebab rakyat di dua negara itu memberontak karena pemerintahannya korup.

"Adanya pergolakan atau pemberontakan di Tunisia itu karena korupnya pemerintahan Ben Ali, bukan karena rakyatnya punya Twitter. Ada banyak negara di dunia yang rakyatnya bebas menggunakan Twitter dan tidak terjadi pemberontakan karena jalannya pemerintahan yang benar," kata politikus PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko, kepada detikcom, Kamis (14/7/2011).

Politikus yang aktif di Twitter dengan akun @budimandjatmiko ini mengatakan, mengontrol Twitter karena pernah disebarkannya gagasan pemberontakan di sebuah negara bukan cara yang bijak. "Sama saja dengan mengawasi atau membatasi orang punya pisau dapur hanya karena pernah terjadi perkelahian orang pakai pisau," ucapnya.

Menurutnya, cara mencegah pemberontakan adalah dengan mengontrol, meredam korupsi dan memberantas korupsi tanpa pandang bulu, bukan dengan cara meredam sosial media.

"Memberantas korupsi tanpa pandang bulu bahkan jika itu terjadi di dalam tubuh pemerintahan atau golongan sendiri. Bukannya dengan mengontrol atau mencurigai para pengguna Twitter," kata aktivis yang dikenal 'pemberontak' era Soeharto ini.

Budiman menduga, sikap Tifatul ini berkaitan dengan kritik terhadap Presiden SBY dan Partai Demokrat yang ramai di media massa belakangan ini. Partai Demokrat belakangan menjadi sasaran kritik karena kasus dugaan korupsi mantan Bendahara Umumnya, M Nazaruddin.

"Ini seperti buruk di muka malah cermin yang dibelah," cetusnya.

(lrn/vit)