Pimpinan DPR & Fraksi akan Rapat Bahas Parliamentary Threshold

Jakarta - Pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi berencana menggelar rapat konsultasi mengenai draf perubahan RUU Pemilu, Senin 18 Juli mendatang. Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) yang masih menjadi perdebatan fraksi-fraksi, dipastikan akan menjadi topik hangat dalam rapat itu.

"Rapat untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang ada," ujar Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/7/2011).

Saat ini, perdebatan angka PT dalam pembahasan draf perubahan UU Pemilu mengerucut pada dua opsi, yakni 2,5 - 5 persen yang diusung Partai Golkar, PDI Perjuangan dan Partai Demokrat, serta opsi 3 persen dengan catatan, yang diusung PPP, PKS, PKB, PAN, Gerindra dan Hanura.

"Idealnya yang keluar satu angka," kata Pramono.

Namun, jika rapat tidak membuahkan kesepakatan, bukan tidak mungkin akan dilakukan voting dalam rapat paripurna yang akan digelar esoknya, 19 Februari.

"Paripurna kan tidak selalu musyawarah mufakat," ucap politikus PDI Perjuangan ini.

Pram, demikian ia disapa, mengatakan bahwa rapat konsultasi pimpinan juga akan membahas jumlah kursi di daerah pemilihan dan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi UU 10/2008. Mengenai putusan MK, DPR mau tidak mau harus mematuhinya.

"Karena kalau tidak, UU Pemilu yang baru akan di-judicial review lagi, dan pasti MK akan mengabulkan jika yang dimohonkan pasal yang sama," jelasnya.

(lrn/gun)