PKS: Kalau SBY Mau Reshuffle, Langsung Jalankan

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memahami reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. Karena itu, isu reshuffle harusnya tak perlu digembor-gemborkan PD. Kalau SBY merasa menterinya tak optimal, ya jalankan saja reshuffle kabinet.

"Kalau reshuffle bukan untuk diomongin. Kalau SBY mau reshuffle ya jalankan saja," ujar Wasekjen DPP PKS Mahfudz Siddik kepada detikcom, Kamis (14/7/2011).

Mahfudz melihat perlu ada evaluasi di perjalanan kerja pemerintah. SBY perlu membedah lagi sejumlah kementerian yang kerjanya tidak optimal.

"Kalau reshuffle bukan untuk diomongin tapi bagi Pak SBY yang harus diperbarui kalau menurut saya ya memang harus dibedah lagi sistem dalam pemerintahan dalam eksekutif ini. Karena secara institusi sudah sangat lengkap jadi ketika ada kemacetan perlu dibenahi," tutur Ketua Komisi I DPR ini.

Menurutnya perlu juga dilakukan evaluasi menyeluruh menyangkut anggaran kementerian. Ini bagian dari pembenahan sistem pemerintahan jika tidak dilakukan reshuffle kabinet.

"Sebagai contoh serapan anggaran pemerintah di sejumlah Kementerian sangat rendah. Jadi kalau ini terjadi merata di semua kementerian lembaga ada sesuatu yang salah dan harus dibenahi apakah penganggaran itu yang harus dibenahi. Kalau mau reshuffle silakan tapi sistemnya juga perlu dibenahi," ujarnya.

Isu reshuffle kembali menggejala setelah UKP4 melansir evaluasinya. Menurut UKP4, 50 persen kementerian tidak menjalankan instruksi presiden alias mendapat rapor merah.



(van/nrl)