Ketua Demokrat Serukan Pembersihan Kader Bermasalah

Jakarta - Citra Partai Demokrat sebagai partai pemenang pemilu tergerus kasus suap Kemenpora yang melibatkan mantan bendahara umumnya, Muhammad Nazaruddin. Ketua PD menyerukan pembersihan kader, membedakan yang mana 'kader aset' dan yang mana 'kader bermasalah'.

"Pembenahan partai ke depan tentu akan melihat kiprah dan sumbangsih apa yang telah diberikan bagi kepentingan bangsa dan negara. Ini berlaku untuk semua kader PD, baik yang di parlemen atau di luar parlemen," ujar Ketua DPP PD Bidang Pemberantasan Korupsi, Didi Irawadi Syamsuddin.

Hal ini disampaikan Didi kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/7/2011).

Sejumlah kader PD kini tersangkut kasus hukum. Sebut saja Muhammad Nazaruddin yang tengah jadi buronan Interpol karena kabur ke luar negeri di tengah status sebagai tersangka kasus suap Kemenpora. Masih ada anggota DPR dari FPD Asad Syam yang kini dinonaktifkan dan terancam dipecat dari DPR.

Selain itu ada Andi Nurpati yang sedang dituding tersangkut pemalsuan dokumen MK. Proses masuknya Nurpati menjadi kader PD memang kontroversial. Nurpati sebelum menjadi jubir PD adalah anggota KPU.

Karena itu Demokrat akan lebih selektif dalam pengkaderan, agar kader PD tak lagi diisi oleh orang bermasalah hukum.

"Akan dilihat apakah kader tersebut benar-benar aset atau menjadi problem. Maka ke depan DPP PD akan lebih selektif dalam memilih dan merekrut kader yang dipersiapkan baik untuk DPR ataupun eksekutif," ungkap Didi.

Selain itu, PD juga tidak akan toleran terhadap anggotanya yang tersangkut kasus hukum. Ketua Dewan Pembina PD Presiden SBY menyerahkan sepenuhnya anggota DPR bermasalah kepada penegak hukum.

"Terhadap kader-kader yang terbukti korupsi, PD serahkan sepenuhnya pada penegak hukum yang ada. PD tidak pernah intervensi, Kawanbin PD Bapak SBY tegas soal ini," tandasnya.

(van/nrl)