LBH Pers: Pidato SBY Berpotensi Ancam Kebebasan Pers

Jakarta - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengecam pidato Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD), Susilo Bambang Yudhyono, Senin (11/7/2011) lalu. Pidato yang dilakukan di Cikeas oleh SBY tersebut, salah satunya berisi tentang pemberitaaan sejumlah media massa terkait masalah yang tengah melanda PD.

"Pidato SBY yang mempertanyakan prosedur kerja jurnalistik dan kredibilitas media yang memuat berita mengenai Nazaruddin bernada sangat tendensius. Bisa ditafsirkan sebagai ancaman terhadap kebebasan pers," anggota LBH Pers Dedi Ahmad, dalam rilis yang diterima oleh detikcom, Rabu (13/7/2011).

Menurutnya, pemberitaan media mengenai skandal Nazaruddin dan PD masih dalam koridor di mana pers sebagai pengawal kekuasaan. Keberadaan pers juga masih sangat penting untuk memastikan hak-hak rakyat terlindungi dan pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaan.

Pernyataan SBY mengenai pemberitaan media mengenai Nazaruddin, karena berita-berita yang selama ini dimuat oleh beberapa media bersumber dari pesan singkat maupun BlackBerry Messenger (BBM)yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi menurut LBH Pers, berita yang bersumber dari pesan singkat maupun BBM bisa dipertanggungjawabkan.

"Pemberitaan media yang bersumber dari pesan pendek maupun BBM tidak hanya digunakan dalam kasus Nazaruddin. Masalah kelaparan di daerah terpencil di Papua, maupun bentrokan warga dengan Ahmadiyah diperoleh dengan cara yang sama," tegasnya.

Karena itu, LBH Pers meminta agar Presiden SBY untuk tidak mengecam pemberitaan media hanya karena kredibiltas keluarga dan partainya terusik. Meski disampaikan dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, namun jabatan sebagai Presiden juga melekat dan tidak bisa begitu saja dilepaskan.

"SBY seharusnya bisa menahan diri dalam memberikan komentar-komentar yang berkaitan dengan urusan internal partai," imbuhnya. 

(her/her)