BLU TransJ Sangkal Tak Terbuka Soal Anggaran

Jakarta - Komunitas Busway Mania (KBM) melaporkan BLU TransJakarta (TransJ) ke Komisi Informasi Pusat (KIP) karena tidak memberikan permohonan adanya transparansi pengelolaan anggaran tahun 2011 seperti yang mereka minta. Atas pelaporan itu, Kepala BLU TransJ Muhammad Akbar mengaku sangat kecewa.

"Kita menyayangkan laporan Komunitas Busway Mania ke Komisi Informasi Pusat (KIP). Tidak benar kalau kita tidak mau transparan dan tidak memberikan informasi soal anggaran seperti yang mereka tuduhkan," ujar Akbar saat dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (13/7/2011).

Akbar membenarkan jika pada April lalu, pihak BLU pernah bertemu dengan KBM. Dalam pertemuan itu, pihak KBM pernah memberikan masukan agar BLU lebih transparan dan terbuka pada publik.

"Itu memang kita yang mengundang, dan saat itu mereka memberi usulan terkait masalah anggaran. Saat itu saya bilang saya siapkan dulu," cerita Akbar.

Tak lama berselang setelah pertemuan itu, KBM kembali mengirimkan surat kepada pihak BLU dengan permintaan yang sama dan memang belum direspon. Akbar mengaku, tidak diresponnya surat tersebut karena permintaan itu dilakukan melalui surat.

"Kenapa mereka nggak telepon saya atau datang langsung. Kalau menggunakan surat menyurat, takutnya nanti bisa salah paham, dan disuratnya mereka juga nggak menjelaskan anggaran yang diminta itu yang mana. Transparansi anggaran itu kan artinya luas," jelasnya.

Meski begitu, Akbar menuturkan siap jika nantinya memang ada permintaan mediasi dari KIP. Akbar berharap masalah ini segera selesai.

Sebelumnya, KBM menilai buruknya pelayanan bus TransJ karena tidak transparannya pengelolaan keuangan di BLU Transjakarta. Atas kecurigaan tersebut, KBM pun mengajukan permohonan informasi anggaran tahun 2011 kepada BLU TransJ pada 21 April lalu. Namun sayangnya permintaan itu tidak digubris.

"Lalu kita ajukan keberatan atas tidak adanya tanggapan itu pada tanggal 25 Mei lalu, tapi tidak ditanggapi juga," ujar Sekjen Komunitas Busway Mania, Thowaf Zuharon, di Kantor KIP, Jl Abdul Muis, Jakarta Pusat, hari ini.

Thowaf mengatakan, karena tidak ada tanggapan, akhirnya KBM memilih melaporkan hal itu ke KIP. Apalagi sebagian dana pengelolaan BLU TransJ berasal dari subsidi anggaran daerah. Artinya publik punya hak untuk tahu alokasi anggaran itu.

"BLU TransJ itu merupakan badan publik. Nah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, artinya sudah menjadi kewajiban BLU untuk transparan dalam anggaran keuangan yang dikelolanya," kritik Thowaf.

(lia/nik)