Pemerintah Diminta Gunakan Data Statistik untuk Dasar Kebijakan

Jakarta - Pemerintah diminta menggunakan data statistik yang tepat untuk mengambil dasar kebijakan. Selain itu, pemerintah juga diharapkan tidak mempolitisir data-data statistik untuk kepentingan tertentu.

“Angka statistik seringkali tidak menjadi landasan pengambilan keputusan. Saat data BPS menunjukan produksi gabah meningkat, tapi pemerintah berniat melakukan impor. Seharusnya, impor dilakukan hanya untuk menutupi kekurangan,“ kata Direktur Megawati Institute Arif Budimanta.

Yang dimaksud Arif yakni kenaikan produksi gabah dari tahun 2009 ke 2010. Diprediksi, tahun ini juga akan mengalami kenaikan produksi menjadi 68,06 juta ton.

“Artinya, ada yang salah dengan logika bangsa ini,“tandas Arif.

Hal tersebut dikatakan Arif dalam diskusi 'Politisasi Statistik: Antara Fakta, Data dan Realitas' di Megawati Institute, Jl Proklamasi 58, Jakarta Pusat, Rabu (13/7/2011).

Dalam catatan Megawati Institute, BPS merilis data orang miskin per Maret 2011 adalah 30,02 juta orang. Namun, selisih antara si miskin dan tidak miskin sangat tipis. Sementara orang berada di ambang kemiskinan mencapai 27,12 juta orang.

“Yang berada di ambang kemiskinan mencapai 27 juta orang. Kelompok ini bisa menjadi miskin dalam semalam, misalkan bila tiba-tiba harga BBM naik. Seharusnya perencanaan pembangunan memperhatikan (kelompok) ini,“ tukas anggota Komisi XI DPR ini.

Menanggapi kritikan tersebut, Direktur Analisis dan Perkembangan Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suharyanto tidak mengelak.

“Memang banyak, yang sekarang kaya besok sudah miskin. Seperti korban Merapi, yang malamnya kaya raya, besok kena Merapi, langsung miskin,“ kata Kecuk.

“Kami mencacah tiap 3 tahun sekali. Kami diminta pemerintah dan DPR untuk memperbarui data tiap setahun sekali. Kami bilang tidak bisa. Tenaga kami hanya 16.000 orang, 1.600 di pusat. Yang harus kami cacah 49 juta keluarga,“ ucap Kecuk.

(Ari/nwk)