Separuh APBD untuk Gaji PNS, Pembangunan Daerah Macet

Jakarta - Hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia mengalokasikan sekurangnya 50 persen lebih pengeluaran daerahnya untuk membayar gaji pegawai negeri sipil. Besaran tersebut dinilai sangat tidak sehat untuk kelangsungan pembangunan daerah bersangkutan.

"Ada yang menarik, 294 kota belanja untuk aparatnya di atas 50 persen dan 116 kab/kota di atas 60 persen. Jadi ini angka yang tidak sehat untuk pembangunan daerah," kata Mendagri Gamawan Fauzi usai pembukaan seminar dan kampanye Dunia dengan 7 Milyar Penduduk di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (13/7/2011).

Disinggung mengenai wacana moratorium penerimaan PNS, Gamawan mengatakan saat ini belum dibahas. Namun, menurutnya, jumlah PNS di Indonesia hanya sekitar 2,4 persen dari seluruh jumlah penduduk yang artinya tidak terlalu tinggi jumlahnya.

Masalah yang dihadapi sekarang ini, lanjutnya, adalah sebaran PNS yang belum merata. Kemendagri sedang membuat data lebih rinci lagi mengenai sebaran PNS tersebut.

"Jumlah PNS banyak, tapi jangan-jangan yang kita butuhkan tidak ada. Karena bisa saja yang kita butuhkan bidang-bidang tertentu, ilmu tertentu tapi yang ada ilmu yang lain. Ini yang saat ini kita data sampai ke situ lebih rinci lagi," ucapnya.

(irw/lh)