Mendagri Selidiki Pencatut Nama Presiden di Riau

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turun tangan menyelidiki adanya lembaga di Pekanbaru, Provinsi Riau, yang mencatut nama presiden dan staf ahli presiden. Bila terbukti, aparat penegak hukum diminta segera mengambil tindakan.

"Nanti kalau ada bukti saya minta aparat penegak hukum mengambil tindakan saja dengan menjual-jual nama seperti itu," ujar Mendagri Gamawan Fauzi saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (13/7/2011).

Gamawan menuturkan, ia akan memeriksa status dan aktivitas lembaga bernama Badan Sumber Daya Manusia Indonesia Pemerhati Pengembangan Ekonomi Daerah (BSDMI P2ED) itu. Termasuk, pencatutan namanya sebagai dewan pembina di lembaga tersebut.

"Kita cek dulu apa yang dilakukannya, kalau dia mengaku LSM-LSM saja silakan, tapi kalau LSM membawa nama keliru itu, harus ditindak," katanya.

Gawaman mengatakan, tidak benar kalau lembaga tersebut terkait dengan rekruitmen CPNS. "Saya dengar ada isu-isu untuk mengangkat pegawai. Itu bohong semua," ucap dia.

Seperti diketahui, ada sebuah lembaga bernama BSDMI P2ED yang mengaku sebagai bagian dari Istana. Keberadaan lembaga itu akan berubah jadi kementerian, bahkan pemimpin mereka mengaku sebagai staf ahli presiden. Beberapa orang yang ingin menjadi PNS dijanjikan posisi pada tahun depan. Namun mereka harus menyetor sejumlah uang.

Belakangan, Jubir Kepresidenan Julian Aldrin Pasha dan juga Staf Khusus Presiden SBY, Heru Lelono, menegaskan tidak ada lembaga BSDMI yang dibentuk oleh pemerintah. Mereka juga menyebutkan Kepala BSDMI, Irwannur Latubual bukanlah staf khusus Presiden SBY. Julian dan Heru sama-sama mengatakan agar masyarakat yang merasa dirugikan oleh lembaga ini agar mengadu ke polisi saja.

(irw/nwk)