"Presiden cepat mengganti para menteri atau pembantunya, atau para menteri dengan jantan yang gagal melaksaakan programnya melaksanakan instruksi presiden seharusnya mengajukan mundur," ujar Tjahjo.
Hal ini disampaikan Tjahjo dalam pesan singkat kepada detikcom, Rabu (13/7/2011).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bahwa instruksi presiden kepada para pembantunya tidak jalan dibawah 50 persen yang mampu melaksanakan instruksi Presiden tersebut hal ini menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan pemerintahan sudah sangat mengkhawatirkan,"tuturnya.
Menurutnya banyak yang harus dievaluasi. Dari mulai koordinasi antar lembaga sampai memperkuat komitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Menunjukkan dengan jelas kelemahan koordinasi, masih kuatnya egoisme sektoral. Disisi lain menunjukkan adanya kelemahan kepemimpinan di tingkat departemen/lembaga pemerintahan non departemen," lanjutnya.
Namun Tjahjo menepis PDIP tengah ditawari posisi menteri. Sehingga mendorong reshuffle kabinet. "PDIP tidak pada posisi ikut campur masalah kabinet,"tegasnya.
(van/feb)










































