Reshuffle Hanya untuk Kepentingan Elite Politik

Jakarta - Direktur Setara Institute, Hendardi menanggap bahwa Presiden SBY tidak akan mungkin untuk melakukan reshuffle terhadap kabinetnya. Reshuffle kabinet hanya merupakan kepentingan elite politik semata.

"Reshuffle ini bukan untuk kepentingan publik, ngapain saya pikirin, akhirnya untuk kepentingan koalisi, untuk kepentingan elite saja," ujar Hendardi usai Konferensi Pers 'Menolak Pengesahan RUU Intelijen dan Perombakan RUU Keamanan Nasional' di Hotel Aryaduta, Jalan Prapatan, Jakarta Pusat, Minggu (10/7/2011).

Lebih jauh Hendardi menyatakan isu reshuffle ini hanya akan menjadi tidak lebih dari isu seperti yang lalu. Sehingga untuk yang kali ini, menurut Hendardi, SBY juga tidak akan melakukan reshuffle kabinet.

"Ah bohong-bohongnya SBY aja kok itu. Tidak pernah akan ada reshuffle, dulu ada rame-rame reshuffle ternyata tidak juga," ungkapnya.

Sebelumnya, isu reshuffle berkembang ketika Partai Demokrat mengungkap hasil evaluasi Unit Kerja bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) terhadap kementerian-kementerian. Dalam evaluasi UKP4 tersebut, menunjukkan bahwa 50 persen menteri yang duduk di dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, bekerja di bawah standar.

Partai Demokrat, melalui Wasekjen Saan Mustopa, menyatakan akan memberikan masukkan kepada SBY untuk melakukan reshuffle, meski tetap mengakui bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden.

"Ini sudah ada hasil evaluasi UKP4 hampir 50 persen menteri tidak berkinerja baik. Berdasar hasil UKP4 akan jadi pertimbangan Pak Presiden untuk mengevaluasi menteri dan mendorong menteri bekerja baik," ujar Wasekjen PD, Saan Mustopa pada Jumat (8/7/2011).

(anw/anw)