Demikian pandangan pengamat politik, Ikra Nusa Bhakti, mengenai isu desakan KLB yang sedang mengguncang PD. Ikrar ditemui wartawan usai konferensi pers 'Tolak Pengesahan RUU Intelijen Negara dan Rombak Keamanan Nasional' di Hotel Aryaduta, Jl Prapatan, Jakarta Pusat, Minggu (10/7/2011).
"Yang paling tepat adalah, tunjukkan mampukah mereka membawa Nazaruddin pulang. Bukan kemudian kasak-kusuk mau mengganti Anas Urbaningrum (Ketua DPP PD)," ujar Ikrar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Cara berpolitik seperti itu (mendesakkan KLB) bukan cuma kotor dan kekanak-kanak, tapi juga tidak akan membantu, membangun konsolidasi politik demokrasi di republik ini. Karena KLB ini kata lain dari kudeta yang dihaluskan atas nama kongres," sambungnya.
Bila memang ada rasa tidak puas terhadap kepemimpinan Anas Urbaningrum, boleh jadi penyebabnya adalah faktor-faktor eksternal yang mempengaruhinya. Tanpa mengetahui akar pemasalahan yang jelas dan solusi yang tepat, maka penggantian Ketum DPP tidak akan serta merta membuat PD lebih baik dibanding kondisinya sekarang ini.
"Apakah setelah Anas diganti, krisis itu bisa selesai? Apakah ya Marzuki Alie dan Andi Malarangeng lebih memiliki leadership dibandingkan Anas?" papar pengamat politik dari LIPI itu.
Lebih lanjut, Ikrar menegaskan bahwa isu yang seharusnyan menjadi priorotas PD adalah menghadirkan M. Nazaruddin ke KPK. Sebab krisis kepercayaan yang menerpa PD saat ini berasal dari pesan-pesan yang dikirimkan M. Nazaruddin dari luar negeri.
"Sekarang ini kan masih tanda tanya, apakah Anas Urbaningrum dan Andi Malarangeng menerima duit dari korupsi puluhan miliar seperti kata Nazaruddin. Jadi ini kasus Nazarudin telah membuktikan tabir yang selama ini tertutup bahwa PD tidak seindah apa yang dikira, tidak sedewasa seperti yang terlihat dan sesolid seperti yang dibayangkan," ujarnya.
(lh/anw)











































