Tanggapi SMS Marzuki, Mubarok: SBY Tak Perlu Diajari

Jakarta - Pesan SMS yang dikirimkan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) Marzuki Alie kepada SBY dan sejumlah koleganya ditanggapi reaktif. Salah satunya datang dari anggota Dewan Pembina PD Ahmad Mubarok. Dia menilai SBY sudah tahu apa yang harus dilakukan.

"SBY sudah jauh lebih tahu, enggak usah diajarin," kata Mubarok saat dihubungi detikcom, Sabtu (9/7/2011).

Mubarok menilai, kalau ada niatan untuk melakukan kongres luar biasa (KLB) hal itu terlalu jauh. Ada ajang Rakornas yang akan digelar pada 23 Juli mendatang yang bisa dijadikan sebagai ajang konsolidasi.

"Rakornas bisa jadi ajang konsolidasi," tutur mantan Ketua Tim Pemenangan Anas Urbaningrum saat kongres PD lalu.

Diketahui sejak Jumat (8/7) malam beredar pesan SMS yang dikirim Marzuki Alie kepada SBY dan seluruh anggota dewan pembina. Adapun isi SMS itu yakni:

Yth Kawanbin/Bp SBY,

Saya melaporkan, saat ini sedang berada di Rusia dalam rangka memenuhi undangan Parlemen Rusia. Malam ini banyak sekali SMS yang masuk tentang Ruhut, Deny Kailimang, Amir Syamsudin yang saling memojokkan dalam acara Jakarta Lawyer Club di TVone. Saling serang antar pengurus partai bukan hanya kali ini, tapi sudah berkali-kali. Kelihatannya manajemen partai sudah tidak efektif lagi, apapun perintah DPP. Ini masalah Leadership. Memprihatinkan sekali, kita juga terkena imbas seolah tidak memperdulikan tentang kondisi partai. Sebenarnya saya sebagai pribadi atau dalam kapasitas sebagai Wakawanbin tidak mau ikut-ikutan dalam urusan yang melibatkan DPP PD secara operasional, namun kalau ini terus dibiarkan, setiap hari kita di degradasi oleh kita sendiri dengan provokasi media, kita akan menuju kehancuran. Mohon Kawanbin mengambil tindakan tegas untuk menyelamatkan partai, kami siap diperintah dan mendukung apa apapun keputusan Kawanbin sebagai the founding father PD. Tks Wakawanbin.

Menanggapi pesan yang beredar itu, Marzuki saat dikonfirmasi tidak membantah. Dia menegaskan semua anggota Dewan Pembina PD punya hak untuk memberikan saran kepada Ketua Dewan Pembina, karena itu sudah diatur dalam mekanisme partai.

"Tindakan ini bukan untuk mendegradasi kepengurusan DPP atau Anas Ubaningrum. Tapi justru diperkuat dengan tindakan tegas Ketua Dewan Pemabina untuk menindak semua yang melanggar perintah atau intruksi DPP," ujar Marzuki kepada detikcom, Jumat malam.

(ndr/lh)